News

Duet Prabowo-Jokowi Tak Direstui Publik!

57% responden tidak setuju Prabowo berpasangan dengan Jokowi

Duet Prabowo-Jokowi Tak Direstui Publik!
Prabowo Subianto-Joko Widodo (Instagram/kantorstafpresidenri)

AKURAT.CO, Charta Politika Indonesia melakukan survei soal wacana duet Prabowo Subianto dan Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden (pilpres) 2024. Hasilnya, wacana itu tidak disetujui publik.

Survei Charta Politika ini dilakukan dengan metode wawancara tatap muka dan metode sampling dengan jumlah sampel 1.229 dan margin of error 2,82%. Survei dilakukan pada 6-13 September 2022, dengan wilayah survei semua kelurahan atau desa. Kriteria responden minimal berusia 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilihan.

Dalam survei responden diberi pertanyaan, apakah bapak/ibu/saudara setuju atau tidak setuju jika Prabowo Subianto berpasangan dengan Joko Widodo pada Pemilihan Umum 2024?

baca juga:

Hasilnya, mayoritas responden tidak setuju jika Prabowo berpasangan dengan Jokowi pada Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Sebanyak 57% responden menyatakan tidak setuju jika Prabowo Subianto berpasangan dengan Joko Widodo pada Pemilihan Umum 2024," demikian hasil survei Charta Politika dikutip Akuratco, Kamis (22/9/2022).

Hanya 31,2% responden yang menjawab setuju Prabowo berpasangan dengan Jokowi. Kemudian 11,7% lainnya tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Selain soal Prabowo yang berpasangan dengan Jokowi sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, survei Charta Politika juga memotret pengetahuan soal pelaksanaan pemilihan legislatif yang dilaksanakan di tahun yang sama dengan pemiliha presiden dan pemilihan kepala daerah. Hasilnya 75% tahu, 25% tidak tahu. 

"Tingkat pengetahuan berada pada angka di atas 70 persen. Hal ini mengindikasikan pengetahuan publik sudah mulai merata mengenai Pemilu 2024," demikian survei Charta Politika.

Terkait usulan penundaan Pemilu 2024 dikarenakan pandemi dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu, survei Charta Politika ini memotret mayoritas responden menyatakan tidak setuju.

"18,8% setuju (Pemilu ditunda), 75,2% tidak setuju, 6,1% tidak tahu tidak jawab," demikian hasil survei Charta Politika.[]