News

Dua Kontraktor Dicecar Soal Barbuk Dugaan Korupsi Bupati Banjarnegara

Pemeriksaan saksi dilakukan di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).


Dua Kontraktor Dicecar Soal Barbuk Dugaan Korupsi Bupati Banjarnegara
Plt Jubir KPK Ali Fikri (ANTARA FOTO)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pembrantasan Korupsi telah memeriksa dua saksi kasus dugaan korupsi turut serta dalam proyek kegiatan dan gratifikasi di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah.

Kedua saksi adalah Herry Mudzakir, pemilik PT Himah Kurnia, dan Sugeng Karyoto direktur PT Harya Dewa. Pemeriksaan keduanya terkait berbagai barang bukti dari hasil penggeledahan.

"Yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi berbagai barang bukti yang diperoleh tim penyidik saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu dan sekaligus dilakukan penyitaan dokumen," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (14/9/2021).

Selain itu, para saksi juga digali dugaan adanya pengaturan paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara baik langsung oleh tersangka Budhi Sarwono maupun melalui Kendy Afandi.

Pemeriksaan dua saksi dilakukan di Gedung Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Diketahui, KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan gratifikasi. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan mulai pemeriksaan saksi dan penggelahan di sejumlah tempat.

"Ditemukan bukti yang cukup. Ada dua tersangka yaitu BS Bupati Banjarnegara 2017-2022 dan KA dari swasta," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam siaran resminya, Jakarta, Jumat (3/9/2021).

Untuk kepentingan penyidikan, tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan para dua tersangka tersebut untuk 20 hari ke depan terhitung sejak tanggal 3 September 2021 sampai 22 September 2021.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 dan Kedy Afandi ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut bahwa pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy yang juga orang kepercayaan dan pernah menjadi ketua tim sukses dari Budhi saat mengikuti proses pemilihan kepala daerah Kabupaten Banjarnegara untuk memimpin rapat koordinasi (rakor).

Rakor tersebut dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara yang bertempat di salah satu rumah makan. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan Harga Perkiraan Sendiri senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen fee sebesar 10 persen dari nilai proyek.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar.

Atas perbuatannya, Budhi dan Kedy disangkakan melanggar pasal sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. []