News

DPRD Pertanyakan Penerbitan Ratusan IMB di Pulau Reklamasi


DPRD Pertanyakan Penerbitan Ratusan IMB di Pulau Reklamasi
Suasana Diskusi 'Untung Rugi Reklamasi' di DPP Golkar, Jakarta, Minggu (29/10). Diskusi ini membahas soal kelanjutan proyek reklamasi di era kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta baru Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (AKURAT.CO/Handaru M Putra)

AKURAT.CO, DPRD DKI Jakarta sedang menyelidiki dasar hukum yang digunakan Pemerintah Provinsi DKI sebagai landasan untuk menerbitkan ratusan sertifikat Izin Mendirikan Bangun (IMB) di atas lahan pulau reklamasi yakni di pantai Kita dan Maju Jakarta Utara.

Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga  mengatakan pihaknya tak mendapatakan laporan apapun dari Gubernur Anies Baswedan dan jajaranya terkait penerbitan ratusann IMB itu.

Dia mengaku heran lantaran peraturan daerah (perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) saja belum diserahkan dan dibahas oleh DPRD DKI namun pemprov DKI sudah menerbitkan IMB di atas pulau imitasi itu.

"Justru kita bingung kita mempertanyakannya. Kapan itu dikeluarkan IMB nya. Dasar pengeluaran IMB nya apa? karena kan belum ada keluar perda zonasinya apanya kok bisa tiba - tiba keluar IMB sementara dia membatalkan izin reklamasi yang lain," kata Pandapotan saat dikonfirmasi Kamis (13/5/2019).

Lantaran belum ada RZWP3K penerbitan IMB ini kata politisi PDIP itu jelas menyalahi aturan. Meski begitu dia mengaku pihaknya tak berhak untuk memanggil pihak Dinas Penaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta (DPMPTSP) yang disinyalir mengelurkan IMB itu.

"Ini menyalahi aturan. Bagaimana dia bisa mengeluarkan IMB sedangkan IMB harus ada perda zonasainya apakah itu layak untuk pembangunan apakah fasos fasum jalur hijau atau apa makanya harus ada zonasinya perdanya," tegasnya.

Lebih dari itu, Pandapotan menilai IMB yang dikeluarkan itu sewaktu - waktu bisa dibatalkan lantaran tak memiliki landasan hukum yang kuat.

"Bisa (dibatalkan). Kan dasarnya apa dasar mengeluarkan IMB nya. Dan saya pengen tahu kan dasarnya apa? kedua IMBnya itu kepada siapa diberikan. Apakah ke personal atau kepada siapa?" ucapnya.

Sebelumnya wakil ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan di atas pulau reklamasi ini memang sebelumnya sudah didirikan berbagai bangunan di atasnya sebelum Anies menyegelnya beberapa waktu lalu.

Untuk itu kata dia, penerbitan IMB tidak harus menunggu perda RZWP3K disahkan karena bangunan - bangunan itu sudah terlanjur berdiri. Dengan menerbitkan IMB lanjut dia, Pemprov DKI bisa memungut pajak atas bangunan tersebut.

"Ya ini kan barangnya udah ada. Kan ini ada progressnya tersendiri. Ini barangnya udah ada. Sebaiknya memang dipungut kalo gak nanti rugi juga. Pemda rugi," tukasnya.

Seperti diketahui, Anies sebelumnya mencabut perizinan 13 dari 17 Pulau Reklamasi. Namun empat pulau dilanjutkan, tetapi pengelolaannya diambilalih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Jakpro. Pulau C, D (pemegang izin perusahaan swasta besar), G (PT Muara Wisesa Samudra), dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.[]