News

DPRD DKI Jakarta Curiga Ada Agenda Tersembunyi di Balik Wacana Hapus Wali Kota dan Bupati

DPRD DKI Jakarta Curiga Ada Agenda Tersembunyi di Balik Wacana Hapus Wali Kota dan Bupati
Basri Baco (barisan depan, batik kuning) pada saat memimpin Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta menerima kunjungan anggota Parlemen Bhutan, Jumat (6/9/2019) (ISTIMEWA)

AKURAT.CO  Wacana menghapus jabatan wali kota dan bupati di Jakarta dicurigai disusupi agenda-agenda politik kelompok tertentu. Apalagi, wacana itu seolah hendak menyeret sistem pemerintahan ke sistem sentralisasi. Padahal semangat reformasi menuntut desentralisasi kekuasaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah. 

"(rencana menghapus jabatan walikota dan bupati di Jakarta) ini akan kembali ke zaman dulu semacam sentralisasi. Saya enggak paham, saya enggak ngerti ada apa ini, jangan-jangan ada agenda-agenda lain yang hanya untuk kepentingan kelompok," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco, Selasa (29/11/2022). 

Dia berharap adanya kajian komprehensif terkait wacana itu. Sebab, dia melihat ada potensi memperburuk pelayanan di Jakarta bila posisi wali kota dan bupati di Jakarta dihapuskan dari struktur pemerintahan. 

baca juga:

"Sebelum diambil tindakan, baiknya dilakukan kajian secara mendalam dan komprehensif terkait ini. Karena bisa jadi bukan tambah lancar birokrasinya tapi malah tambah kusut, tambah banyak permainan," katanya. 

Dia menambahkan, semangat mempercepat pelayanan birokrasi, kata dia, harusnya dilakukan dengan memperbaiki sistem kerja aparatur dan penegakan hukum terhadap. Sebaliknya, mempercepat pelayanan tidak dengan cara menghapus jabatan wali kota dan bupati. 

"Kalau kita sepakati bagaimana memperlancar birokrasi, sistemnya dibenahi, aparaturnya dibenahi. Kasih hukuman yang tiga kali lipat atau empat kali lipat kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara negara jika melakukan pelanggaran. Itu cara-caranya. Bukan dengan cara menghilangkan wali kota dan bupati yang tidak punya dasar apa-apa," katanya. 

Wacana menghapus jabatan walikota fi Jakarta pertama kali dilontarkan Manteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa setelah bertemu Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono belum lama ini. Rencana itu bisa direalisasi setelah status ibu kota negara resmi berpindah ke IKN di Kalimantan. Dengan demikian, kepemimpinan di Jakarta akan tersentralisasi ke gubernur. 

"Jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata dia di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis, (24/11/2022). []