News

DPR Tepis Tudingan RUU IKN Diketok Tergesa-Gesa 

Fraksi PKS sempat memberikan masukan dan telah dibahas sebelum keputusan tingkat pertama pada Senin malam (17/1). 


DPR Tepis Tudingan RUU IKN Diketok Tergesa-Gesa 
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (Fatimatu Zahra/Akurat)

AKURAT.CO - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara(RUU IKN) tidak tergesa-gesa dan telah melalui pembahasan dari pasal ke pasal.

"Sebenarnya tidak terlalu tergesa-gesa. Nanti seperti RUU TPKS juga, RUU IKN kita lakukan dengan efisien. Selama masa reses juga kawan-kawan kerja. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan juga menurut saya cukup dinamis di mana sering kali bolak-balik pembahasan dari pasal ke pasal dan dilakukan yang terbaik oleh kawan-kawan di pansus juga," kata Dasco saat ditemui di gedung DPR RI(18/1/2022). 

Dasco juga menjelaskan bahwa setelah disahkan menjadi Undang-Undang hari ini, RUU IKN akan diumumkan oleh pemerintah melalui berita negara sebelum resmi berlaku.

baca juga:

Dalam kesempatan tersebut, Dasco juga mengatakan bahwa Fraksi PKS sempat memberikan masukan dalam pembahasan RUU IKN. Masukan tersebut, menurut Dasco telah dibahas sebelum keputusan tingkat pertama pada Senin malam (17/1). 

Hal tersebut disampaikan oleh Dasco menanggapi kabar yang menyebut bahwa Fraksi PKS masih berselisih paham tentang beberapa hal dalam RUU IKN 

"Jadi memang da pembahasan, PKS juga memberikan catatan-catatan. Catatan itu kemudian dibahas dan hasilnya sudah diputuskan dalam rapat panja semalam. Nah untuk substansi lebih lanjut sebaiknya nanti bisa dilihat oleh teman2 dan dan publik setelah undang-undangnya disahkan," tandas Dasco.

Diketahui sebelumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR menolak  RUU IKN untuk dibawa dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna. 

Penolakan itu dibacakan oleh anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama dalam rapat Pansus IKN, Selasa (18/1/2022) dini hari. 

Suryadi mengungkapkan, alasan pihaknya menolak RUU IKN lantaran masih banyak substansi dan pandangan fraksi PKS yang belum terakomodasi dalam RUU tersebut. 

"Maka Fraksi PKS DPR RI, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak Rancangan Undang-undang tentang Ibu Kota Negara untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya," kata Suryadi. 

PKS menilai rencana pemindahan ibu kota baru pada semester awal 2024 terlalu terburu-buru di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.