News

DPR Setuju Pemerintah Jual Dua Kapal Perang Indonesia

KRI Teluk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Penyu-513 dianggap pemerintah dan TNI sudah rusak berat dan tidak layak pakai.


DPR Setuju Pemerintah Jual Dua Kapal Perang Indonesia
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyapa anggota DPR saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat paripurna agenda pengambilan keputusan tingkat II atas rencana penjualan dua kapal perang Indonesia, Selasa (8/2/2022). Kapal yang akan dijual adalah KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kementerian Pertahanan.

Rapat paripurna dihadiri 30 persen anggota dewan secara fisik.

"Kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat apakah laporan Komisi I DPR RI atas penjualan barang milik negara berupa kapal eks KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad yang kemudian disambut persetujuan para anggota dewan yang hadir.

baca juga:

Sebelumnya, Komisi I DPR RI menyetujui rencana Kementerian Pertahanan (Kemhan) menjual dua kapal perang Indonesia, yakni KRI Teluk Penyu 513 dan KRI Teluk Mandar 514. 

 Persetujuan penjualan dua kapal perang tersebut diambil setelah Komisi I DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis. 

 "Setelah mendengarkan penjelasan Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui usulan penjualan kapal KRI Teluk Bandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kemhan sesuai dengan Surpres perihal permohonan persetujuan penjualan barang milik negara berupa kapal KRI Teluk Mandar 514 dan KRI Teluk Penyu 513 pada Kemhan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. 

KRI Teluk Mandar-514 dan Kapal KRI Teluk Penyu-513 dianggap pemerintah dan TNI sudah rusak berat dan tidak layak pakai. Oleh sebab itu akan dijual dengan menggunakan skema lelang. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pengajuan penjualan dengan skema lelang ini telah melalui proses penelitian dan kajian mendalam oleh Tim Pengkajian, kemudian Kepala Staff Angkatan Laut mengajukan ini ke Panglima TNI.[]