Ekonomi

DPR Setuju Alokasi Anggaran Kemenkop UKM Sebesar Rp1,4 Triliun

Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1,407 triliun.

DPR Setuju Alokasi Anggaran Kemenkop UKM Sebesar Rp1,4 Triliun
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Y Manurung mengatakan Komisi VI DPR RI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/16721/AG.05.02/09/2022 Tanggal 20 September 2022 sebesar Rp1,407 triliun.

Selanjutnya Komisi VI DPR RI akan menyampaikan hasil keputusan ini kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebagai bahan akhir penetapan.

“Karena itu kami meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM RI dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya,” kata Martin saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Koperasi dan UMKM RI tentang Penyesuaian RKA-K/L T.A. 2023 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran

baca juga:

, progress pelaksanaan Badan Produktif Usaha Mikro (BPUM) T.A 2023 dan rencana pelaksanaan BPUM T.A 2023, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

Dalam kesempatan itu, Komisi VI DPR RI, akan  mendukung Kementerian Koperasi dan UKM RI atas pengusulan Alokasi Anggaran Program BPUM Kementerian Koperasi dan UKM RI Tahun 2022 sebesar Rp1,200 triliun

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023 yang akan dialokasikan untuk dua hal yaitu Program Dukungan Managemen Rp390,581 miliar dan Program kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp1,016 triliun

Dimana fokus anggaran Kemenkop-UKM terdiri dari pembiayaan rumah produksi bersama atau factory sharing sebesar Rp100 miliar, sistem data base tunggal UMKM sebesar Rp405,93 miliar, fungsi pendidikan sebesar Rp236,69 miliar, lalu anggaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp231,14 miliar.

Kemudian, belanja operasional pegawai atau belanja gaji dan tunjangan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) senilai Rp120,27 miliar, dan belanja operasional pemeliharaan dengan total 82,98 miliar.[]

Sumber: DPR RI