News

DPR Punya Perhatian Lebih terhadap Penyelenggaraan Haji

Pemerintah diminta untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji


DPR Punya Perhatian Lebih terhadap Penyelenggaraan Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily (ISTIMEWA)

AKURAT.CO, DPR RI memiliki perhatian lebih atas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Karena itu, DPR terus mendorong Pemerintah meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan pengelolaan keuangan haji.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mengatakan, keseriusan DPR bisa dilihat dalam merumuskan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan haji, antara lain Undang Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), kemudian UU Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH).

"Makin hari pelayanan haji kita makin baik. Tahun 1995 saya pertama kali haji. Satu kamar diisi 10 orang. Kita masak sendiri bawa kompor. Sekarang sudah nggak ada. Sekarang kita wajibkan Kemenag menyediakan makanan. Memang pemondokan agak jauh dari Masjidil Haram, tapi kita sediakan bus solawat. Ini upaya penyelenggaraan haji agar lebih baik,” terang Ace pada acara Diseminasi Penundaan Keberangkatan Jamaah Haji 2021 di Bandung, Jumat (15/10/2021).

DPR juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Keuangan Haji (BPKH). Ace menyampaikan bahwa dana haji yang dikelola oleh BPKH dalam kondisi aman.

"Ini harus disampaikan untuk meluruskan pemberitaan “hoax” yang beredar di masyarakat," tegasnya.

Dari data BPKH, dana haji per 31 Juli 2021 sudah mencapai Rp 153 triliun. Sementara target tahun ini sebesar Rp155 triliun. Saat ini uang itu ditempatkan di bank-bank Syariah. Sebagian diinvestasikan di SBSN (sukuk). Itu Rp 97 triliun.

"Apa untungnya, ada nilai manfaat sebesar Rp 6,4 triliun. Dana haji itu aman, dan ada nilai manfaatnya untuk jamaah," kata Politisi Partai Golkar ini.

Ace Hasan juga menyampaikan bahwa salah satu yang menjadi persoalan penyelenggaraan haji adalah lama antrian pemberangkatan. Menurutnya, rata-rata lama antrian 20 tahun, bahkan ada daerah yang lama antrian hingga 45 tahun.

Ia juga menyebut bahwa jumlah lansia yang masuk dalam daftar tunggu sangat banyak.

Berdasar data, jamaah haji yang lansia dan waiting list usianya di atas 100 tahun sebanyak 24 orang. Yang usianya 91 sampai 100 tahun ada 2.566 orang. Yang usianya 81 sampai 90 tahun ada 26.697 tahun. Usia 71 sampai 80 tahun ada 176.516 orang. Yang usia 60 sampai 70 tahun hampir 1 juta yaitu 832.608 orang.

"Data ini saya dapatkan dari Siskohat," terang Ace.

Sementara itu, Subhan Kholid, Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri, mengatakan bahwa negara sudah siap menyambut penyelenggaraan haji.

Ia juga membantah opini yang sempat berkembang bahwa Pemerintah Indonesia mempunyai utang kepada Pemerintah Saudi Arabia sehingga jamaah haji Indonesia tidak diberangkatkan haji.

“Nggak mungkin kita punya hutang," ujarnya.

Sementara itu, Asep Ismail, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Bandung menyebut meski dalam kondisi pandemi, tidak mengurangi niat jamaah yang mendaftar haji.

“Sekarang tiap hari kurang lebih 30 sampai 40. Kalau daftar hari ini nunggunya sampai 20 tahun", jelas Asep. []