News

DPR Prihatin Ada Wacana Pemberian Tunjangan Cuma untuk Guru Berprestasi

DPR Prihatin Ada Wacana Pemberian Tunjangan Cuma untuk Guru Berprestasi


DPR Prihatin Ada Wacana Pemberian Tunjangan Cuma untuk Guru Berprestasi
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Golkar Ferdiansyah. (Instagram/ferdiansyah golkar)

AKURAT.CO, Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengaku pihaknya menolak adanya wacana memberikan tunjangan hanya kepada guru yang berprestasi.

Menurutnya, pihak yang menyebut akan membuat kebijakan memberikan tunjangan hanya kepada guru yang berprestasi ini tidak membaca merinci undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

"Saya menyikapi ini harusnya tidak bisa demikian, harusnya bertanya kepada semua pemangku pendidikan, termasuk ya PGRI, IGI, apapun organisasi yang berkaitan dengan profesi guru harus diundang," kata Ferdiansyah dalam diskusi 'Ada Apa Dibalik Wacana Penghapusan Tunjangan Profesi Guru?' di Youtube, pada Minggu (14/2/2021).

Dari awal di tahun 2016, pihaknya sudah meminta kepada Kemendikbud untuk segera dibuatkan sistem pembinaan karir guru.

"Nah kalau ini dari awal telah dibuat dan sudah ditindaklanjuti, saya rasa, saya tidak akan mengatakan masalah ini akan selesai, tapi paling tidak meminimalkan masalah. Meminimalkan masalah dari segi semua aspek," katanya.

"Saya juga menyampaikan jangan guru dijadikan (kalau dibidang lain disebut) kelinci percobaan, Kalau di sini dijadikan korban. Kenapa? dalam konteks UKG (Uji Kompetensi Guru) harusnya ada 4, yang belum dilakukan adalah Uji Kompetensi sosial dan uji kompetensi kepribadian," sambungnya.

Ketua Bidang Organisasi DEPINAS SOKSI ini pun khawatir dengan para pembuat kebijakan tidak pernah membaca atau bertanya kepada komisi X yang membuat undang-undang tersebut.

"Sehingga memaknai dari pada UU itu gak lengkap bahkan saya pernah menyampaikan kalau membuat peraturan di bawah undang-undang tolong kami diajak kalaupun gakbisa mengajak kami minta transkrip," tuturnya.

Kata dia, Komisi X juga sudah menyatakan sikap pada RDP tanggal 15 bulan Juli lalu yang menyatakan agar Kemendikbud meninjau ulang peraturan sekretaris jenderal Kemendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pengelolaan penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS serta peraturan Dirjen guru dan tenaga kependidikan nomor 5745/b.B1.3/HK/2019.