News

Tok! DPR Perpanjang Masa Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan PDP

Perpanjangan pembahasan kedua RUU itu sudah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.


Tok! DPR Perpanjang Masa Pembahasan RUU Penanggulangan Bencana dan PDP
Ketua DPR RI Puan Maharani, saat memimpin rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II DPR RI, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, DPR RI menetapkan perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana dan pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).

Menurut Ketua DPR RI Puan Maharani, perpanjangan pembahasan kedua RUU itu sudah dibahas dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI pada 17 Juni 2021.

"Perpanjangan waktu pembahasan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi diminta Pimpinan Komisi I DPR RI," kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/6/2021).

Selain itu, DPR juga resmi menetapkan mitra kerja beberapa komisi di DPR RI. Puan menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dinyatakan bahwa Mitra kerja komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Puan menambahkan, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa Pengubahan sebagai akibat pemisahan atau penggabungan Kementerian dilakukan dengan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Sesuai Pasal 56 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib menyatakan bahwa jumlah, ruang lingkup tugas dan mitra kerja komisi ditetapkan dengan Keputusan DPR.

"Dengan mempertimbangkan pemerataan dan beban tugas Alat Kelengkapan Dewan juga memutuskan Kementerian Perindustrian semula mitra kerja Komisi VI menjadi mitra kerja Komisi VII,” terangnya.

Dia menjelaskan, dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 17 Juni 2021 telah diputuskan bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dipimpin Nadiem Makarim tetap menjadi mitra kerja Komisi X DPR RI, serta Kementerian Investasi menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.

“Selanjutnya kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X yang dimulai setelah selesai pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022 dan RKP 2022 dapat disetujui?” tanya Puan.

"Setuju," jawab peserta Rapat Paripurna.

Rapat paripurna DPR ini dihadiri oleh tiga pimpinan DPR lainnya yakni Azis Syamsuddin, Sufmi Dasco Ahmad, dan Rachmat Gobel. Rapat yang digelar secara hybrid tersebut juga dihadiri 29 Anggota DPR secara fisik dan 265 Anggota secara virtual. 

Selain penetapan perpanjangan terhadap pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana dan RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, agenda Rapat Paripurna hari ini menyampaikan ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 oleh BPK. 

Kemudian ada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2020 oleh BPK serta penetapan mitra kerja Komisi VI, Komisi VII, dan Komisi X DPR dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.[]