News

DPR Perlu Masukkan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS 

"Dengan komprehensifnya hak korban kekerasan seksual hingga aspek pemulihan, maka negara harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban."


DPR Perlu Masukkan Mekanisme Victim Trust Fund dalam RUU TPKS 
Ilustrasi kekerasan seksual (Dhaka)

AKURAT.CO, Peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Maidina Rahmawati mendukung masuknya mekanisme victim trust fund atau dana bantuan korban dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai upaya menciptakan terobosan untuk pemulihan korban kekerasan seksual. 

"Negara harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban. Skema tersebut dapat hadir dalam bentuk mekanisme dana bantuan korban tindak pidana," kata Maidina dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa (8/2/2022). 

Maidina menegaskan bahwa pembahasan RUU TPKS harus bertujuan untuk memberikan penguatan hak yang komprehensif bagi korban kekerasan seksual. Hak korban tersebut harus tersedia mulai dari aspek prosedural, hak layanan kesehatan sampai dengan pemulihan pada tingkat yang paling optimal. 

baca juga:

"Dengan komprehensifnya hak korban kekerasan seksual hingga aspek pemulihan, maka negara harus menyediakan mekanisme khusus untuk pemenuhan hak korban. Skema tersebut dapat hadir dalam bentuk mekanisme Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban Tindak Pidana," katanya. 

Maidina menjelaskan bahwa skema dana bantuan korban tersebut dapat diambil dari dana yang diterima negara dari penerimaan bukan pajak serta sanksi pidana finansial untuk diolah diberikan demi program pemenuhan hak korban.

"Skema ini adalah skema khusus yang bukan menyerap APBN, namun menuntut peran negara mengelola penerimaan bukan pajaknya untuk korban tindak pidana, termasuk korban kekerasan seksual," terang Maidina. 

Sebagai catatan, berdasarkan Laporan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sepanjang 2020, penilaian restitusi yang dilakukan oleh LPSK berada di angka sekitar Rp 7 milyar, sedangkan angka yang dikabulkan oleh putusan pengadilan hanya Rp 1,3 Milyar, yang lebih memprihatinkan, pencapaian eksekusi restitusi untuk korban malah kurang dari 10% dari yang dijatuhkan pengadilan, yaitu hanya di angka sekitar Rp 101 juta. 

"Efektivitas restitusi menimbulkan beberapa catatan, salah satunya karena sulitnya merampas aset pelaku untuk pembayaran restitusi sampai dengan keterbatasan harta yang dapat dirampas dari pelaku untuk ganti kerugian korban," ujar Maidina. 

Pasalnya, lanjut Maidina, mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah orang terdekat korban, dengan dinamika ini maka restitusi yang dibebankan kepada pelaku pada beberapa kasus juga akan memberikan beban pada korban secara finansial, termasuk juga dengan adanya kemungkinan pelaku berasal dari kelompok ekonomi rentan.  

"Untuk itu, melihat urgensi penting pemulihan korban dan perlunya pembentukan Victim Trust Fund atau Dana Bantuan Korban tersebut, ICJR dan IJRS mendukung pemerintah dan DPR untuk memperkenalkan mekanisme ini dalam RUU TPKS, kedepan mekanismenya dapat diatur dalam bentuk peraturan yang lebih teknis di bawah undang-undang." Pungkas Maidina.[]