Ekonomi

DPR: Pengusaha Ngadu Urus Perizinan Usaha Masih Berbelit-belit!

Keluhan sebagian pengusaha yang mengeluh mengenai izin usaha yang dipersulit dan masih berbelit-belit hingga saat ini.


DPR: Pengusaha Ngadu Urus Perizinan Usaha Masih Berbelit-belit!
Pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan tol Becakayu di kawasan Prumpung, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Kementerian PUPR tetap mempersilakan seluruh pengerjaan proyek berjalan tanpa ada penghentian sementara meski wabah virus Corona (Covid-19) melanda sebagian daerah di Indonesia. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI La Tinro La Tunrung menyampaikan keluhan sebagian pengusaha yang mengeluh mengenai izin usaha yang dipersulit dan masih berbelit-belit hingga saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat kerja Komisi VI dengan Menteri Investasi dan BKPM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

"Banyak pengusaha mengeluh, ada yang izinnya sudah puluhan tahun tidak bisa keluar. Problem pertama yang ada di sana adalah aturan yang selalu berubah-ubah. Sudah memutuskan aturan yang lain berubah lagi aturan yang lain, orang sudah menyiapkan seluruh berkasnya berubah lagi aturan yang lain. Ini kan jadi problem untuk semua," paparnya kepada Menteri Investasi.

"Kementerian investasi ini muncul untuk bisa memberikan pelayanan dan koordinasi dengan lembaga-lembaga kementerian lain sehingga izin usaha mereka itu tidak dipersulit. Mohon melakukan koordinasi sebagai eksekutor sehingga suatu izin bisa dipermudah dan dipercepat," tegasnya.

Setuju dengan La Tinro La Tunrung, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer membenarkan apa yang terjadi di lapangan. 

"Karena saya juga sempat mengalami hal ini, kita sudah siapkan semuanya, investasi mau masuk, tempatnya juga sudah siap, namun karena persoalan rekomendasi yang ada di bawah jadilah ditunda tunda perizinan kami. Tugas dan tanggung jawab BKPM yang mulanya kurang kewenangannya kini ditambah. Semoga menjadi lebih leluasa bergerak," ujar Politisi asal Bali tersebut.

Sejalan dengan masukan DPR, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membenarkan masih adanya oknum yang memanfaatkan proses perizinan usaha untuk kepentingan tertentu. 

"Apa yang bapak/ibu rasakan tentang izin di daerah masih susah dan putar-putar, itu juga yang saya rasakan ketika saya pertama jadi pengusaha. Ini adalah potret dari sebuah sistem birokrasi di negara kita. Undang-undang Cipta Kerja itu kan tujuannya adalah bagaimana dunia usaha mendapatkan kepastian perizinan, kemudahan, efisiensi dan transparansi pasal 174 UU Ciptaker dikatakan bahwa kewenangan gubernur, bupati, dan kementerian lembaga terkait dalam konteks izin dimaknai sebagai kewenangan presiden yang dilimpahkan pada mereka," paparnya menjelaskan.

"Seluruh perizinanan usaha nantinya akan berbasis online dan pelayanan modal satu pintu," ujarnya memaparkan solusi. 

Kementerian Investasi/BKPM terbilang kementerian yang memang baru saja dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini, Indonesia memerlukan adanya investasi, utamanya investasi asing guna menyeimbangkan neraca dan mewujudkan kesejahteraan dalam jangka panjang. []