Ekonomi

DPR-Pemerintah Tak Mampu Jawab Gugatan, KSPI: UU Cipta Kerja Cacat Formil

Dari Sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang digelar MK, KSPI yakin bahwa UU Cipta Kerja cacat formil


DPR-Pemerintah Tak Mampu Jawab Gugatan, KSPI: UU Cipta Kerja Cacat Formil
Presiden KSPI, Said Iqbal pihaknya yakin bahwa UU Cipta Kerja cacat formil. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Dari Sidang uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU CK) yang digelar Mahkamah Konstitusi pada kemarin (17/6/2021), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim pihaknya yakin bahwa UU Cipta Kerja cacat formil.

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, berbagai isu yang dipersoalkan oleh KSPI melalui Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 tidak mampu dijawab oleh DPR RI dan Pemerintah.

Lebih lanjut Iqbal mengatakan semua dalil, argumentasi, dan bukti-bukti yang diajukan oleh Anggota KSPI yaitu Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 oleh riden hatam azis, tidak satu pun yang dibantah oleh DPR RI dan Pemerintah didalam persidangan.  

"Dengan tidak adanya bantahan dari DPR RI dan Pemerintah maka secara ‘a contrario’ dapat dimaknai bahwa Pembentuk Undang-Undang mengakui UU Cipta Kerja cacat formil karena dibentuk dengan tata cara dan prosedur yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP)," kata Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Jumat (18/6/2021).

Said iqbal menambahkan, merujuk Putusan MK Nomor 49/PUU-IX/2011, apabila satu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang lain, maka hal itu berarti bertentangan dengan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan oleh karenanya harus pula dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pertama, melalui Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 KSPI atas nama Riden Hatam Azis pada pokoknya mendalilkan bahwa penetapan RUU Cipta Kerja dalam Prolegnas 2020 tidak sah karena tidak memenuhi satu pun syarat dari 10 persyaratan pembentukan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UU PPP dan Peraturan DPR RI mengenai Prolegnas yang kemudian diubah dengan Peraturan DPR RI mengenai Pembentukan UU.

Untuk membuktikan dalil tersebut Anggota KSPI yang menjadi Pemohon Perkara Nomor 6/PUU-XIX/2021 dalam Permohonannya menguraikan bahwa UU Cipta Kerja tidak pernah diperintahkan pembentukannya oleh UUD 1945, TAP MPR, ataupun UU yang lain. 

"Pembentukan UU Cipta Kerja juga tidak didasari oleh adanya rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR RI. Jangankan menjadi rencana strategis, DPR RI bahkan baru mengetahui rencana pembentukan UU Cipta Kerja setelah datang usulan dari Presiden," ucapnya.

Said Iqbal juga mengatakan, UU Cipta Kerja juga tidak termasuk dalam RUU Prolegnas periode keanggotaan DPR RI sebelumnya dan bukan pula dibentuk berdasarkan hasil pemantauan dan peninjauan UU yang dilaksanakan oleh DPR RI, DPD, dan Pemerintah. 

Prabawati Sriningrum

https://akurat.co