News

DPR Panggil Kapolri Bahas Kasus AKBP Brotoseno

Brotoseno divonis 5 tahun penjara karena kasus korupsi cetak lahan di Kalimantan


DPR Panggil Kapolri Bahas  Kasus AKBP Brotoseno
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui awak media di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (8/6/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO, Komisi III DPR memberi perhatian terkait keputusan Polri tidak memecat AKBP Brotoseno padahal pernah menjalani pidana penjara dalam kasus korupsi. Buktinya, keputusan tidak memecat Brotoseno menjadi salah satu agenda rapat kerja (raker) dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hari ini.

"Jadi hari ini kami diundang oleh pimpinan Komisi III dan juga memang ada dua agenda. Pertama membahas tentang masalah anggaran, kedua terkait hal-hal yang saat ini sedang menjadi perhatian publik, khususnya terkait dengan kasus AKBP Brotoseno," kata Jenderal Listyo ketika dijumpai awak media di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (/6/2022).

Jenderal Listyo mengatakan pihaknya memberikan perhatian terkait kritik publik meragukan upaya Polir dalam pemberantasan korupsi karena tidak memecat AKBP Brotoseno.

baca juga:

"Jadi selama beberapa hari ini tentunya kami sudah terus mengikuti dan mencermati beberapa pendapat, kemudian aspirasi dari masyarakat terkait dengan komitmen Polri terkait dengan pemberantasan korupsi. Tentunya hal tersebut harus menjadi perhatian kami, " tegasnya. 

Adapun, kata Listyo, Polri telah menggelar rapat dengan Menkopolhukam, Kompolnas, dan ahli pidana untuk mencari jalan keluar dari persoalan AKBP Brotoseno. Sebab, mekanisme peninjauan kembali atas hasil keputusan kode etik tidak tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 dan Nomor 19.

"Kami sudah melaksanakan rapat dengan teman-teman di Kompolnas dengan Menkopolhukam. Kami juga mengundang ahli-ahli pidana untuk kemudian berdiskusi, mencarikan masalah tersebut karena memang di dalam Perkap yg diatur di Perkap yang lama, Perkab 14  dan Perkab nomor 19 itu memang tidak ada mekanisme untuk melakukan hal-hal terhadap sesuatu putusan yang terkait dengan kode etik yang dirasa mencederai rasa keadilan publik. Khususnya terkait dengan masalah tindak pidana korupsi, " ucap Listyo. 

Sebelumnya, Kepala Divisi Propam Polri Irjen Ferdy Sambo mengatakan, ada beberapa pertimbangan yang membuat eks narapidana tindak korupsi AKBP Raden Brotoseno tidak dipecat sebagai anggota Polri. Salah satunya, kata dia, yaitu karena Brotoseno dianggap telah berprestasi selama berdinas di kepolisian.

"Adanya pernyataan atasan AKBP R Brotoseno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian," kata Ferdy. 

Sementara pertimbangan kedua yaitu karena Brotoseno telah dihukum selama 3 tahun 3 bulan, dari vonis 5 tahun penjara yang diputuskan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat. AKBP Raden Brotoseno bebas bersyarat karena dinilai berkelakuan baik selama di dalam penjara.

"Terduga pelanggar telah menjalani masa hukuman 3 tahun 3 bulan dari putusan PN Tipikor 5 tahun karena berkelakuan baik selama menjalani hukuman di lapas," lanjutnya.[]