News

DPR Minta Pemerintah Tidak Menghilangkan Hak Buruh di RUU Omnibus Law


DPR Minta Pemerintah Tidak Menghilangkan Hak Buruh di RUU Omnibus Law
Suasana rapat paripurna ke-5 masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Komjen Idham Azis ditetapkan menjadi kapolri oleh DPR setelah mengikuti fit and proper test dengan komisi III. Dengan penetapan ini maka Komjen Idham Azis secara aklamasi menggantikan Tito Karnavian menjadi Kapolri. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Omnibus law cipta lapangan kerja tidak hanya diprioritaskan mengatur tentang efisiensi regulasi, tapi juga yang lebih penting harus mampu melahirkan kesejahteraan masyarakat, karena itu yang menjadi ruh dari undang-undang.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PPP Anas Thahir yang mengatakan dengan Omnibus law cipta lapangan kerja pemerintah diminta untuk tidak menghilangkan hak-hak buruh.

Salah satu hak buruh yang disoroti oleh Anas adalah persoalan kontrak kerja alias outsourcing.

"Adanya undang-undang tersendiri tentang outsourcing dikhawatirkan banyak hak-hak buruh akan dihapus atau tidak lagi berlaku, misalnya soal pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata Anas di Jakarta, Sabtu (18/1/2020).

Jika kekhawatirannya itu benar adanya ada di dalam RUU Cipta Lapangan Kerja, poin yang bakal menjadi ancaman buruh Indonesia adalah pesangon yang terancam hilang.

“Para karyawan tetap yang sudah puluhan tahun mengabdi tidak lepas dari ancaman, turunnya pesangon secara drastis atau bahkan dihapus,” imbuhnya.

Dengan demikian, kata dia, PPP ingin agar pekerja yang sudah bekerja lama misalkan lebih lebih dari 20 tahun tetap mendapatkan hak pesangon yang cukup besar, karena ini menyangkut kesejahteraan dan keberlangsungan hidup layak bagi para pekerja yang telah menghabiskan lebih dari separuh usianya untuk mengabdi.

"Karenanya, sebelum omnibus law RUU cipta lapangan kerja diundangkan, hendaknya juga dilakukan pembahasan bersama serikat buruh/serikat pekerja dan stakeholder lain secara komprehensif," jelas dia.

Anas juga meminta agar pemerintah tidak menghapus skema upah minimum kepada pekerja dan buruh, khususnya kepada para pekerja yang memiliki masa bakti kurang dari 1 tahun.

"Sistem Upah Minimun (UM) harus tetap ada dalam omnibus law, di mana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan struktur dan skala upah untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha," jelas dia.

Bagi Anas, upah minimum ini adalah sesuatu yang sangat fundamental di dalam regulasi terkait dengan ketenagakerjaan.

“UM tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan,” tandas dia.[]