Ekonomi

DPR Minta Pemerintah Responsif Hadapi Skandal EoDB Bank Dunia

Pemerintah Indonesia secara formal telah menjadikan EoDB menjadi acuan target dalam kebijakan investasi


DPR Minta Pemerintah Responsif Hadapi Skandal EoDB Bank Dunia
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih dalam interupsi saat rapat paripurna pembukaan masa sidang ke-VI Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/3/2021) (DOK. DPR RI)

AKURAT.CO Heboh skandal pengaturan ranking Easy of Doing Business (EODB) oleh tim penyusun dibawah tanggungjawab World Bank. Sehingga laporan EoDB tahun 2018 dan 2020 yang telah diterbitkan dianggap tidak kredibel. Atas skandal tersebut, World Bank memutuskan tidak melanjutkan proyek EoDB untuk tahun selanjutnya dan akan menyusun metode penilaian baru.

Easy of Doing Business (EoDB) merupakan ukuran kemudahan berinvestasi yang sejak lama telah digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan investor untuk berinvestasi di suatu negara. 

Celakanya, pemerintah Indonesia secara formal telah menjadikan EoDB menjadi acuan target dalam kebijakan investasi. Perumusan target ini pernah dicanangkan Jokowi pada tahun 2016 lalu saat Indonesia ada diperingkat 106. Tahun 2018, indonesia melesat ke peringkat 73 dan pada tahun 2020 stagnan di posisi 73 dunia. 

Bahkan, dalam UU Ciptaker yang baru-baru ini disahkan, EoDB diadopsi secara formal dalam pencapaian target ekonomi, khususnya dalam upaya peningkatan investasi.

Menanggapi hal ini, anggota komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mengingatkan pemerintah untuk melakukan respon kebijakan atas skandal tersebut.

“Indikator-indikator dalam EoDB sering kali diekspos pemerintah khususnya menteri Investasi dan BKPM dalam rapat-rapat dengan komisi VI. Indikator tersebut telah menjadi tolak ukur kinerja Pemerintah terutama kabinet ekonomi. Selama ini kami juga mengawal target2 EoDB tersebut. Eh, ternyata EoDB tidak kredibel," ungkap legislator muda Fraksi PAN ini.

Lebih lanjut, Abdul Hakim menyarankan pemerintah untuk segera merumuskan ulang target kinerjanya dengan ukuran lain yang lebih kredibel.

"Dengan jatuhnya kredibilitas EoDB sekaligus berhentinya proyek penilaian untuk tahun ke depan, investor akan kehilangan acuan penilaian sehingga menimbulkan keraguan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi di Indonesia," kata Hakim.

Hal tersebut dikuatirkan akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam mendorong pertumbuhan investasi, khususnya investasi langsung (direct investment). Dengan jatuhnya kredibilitas EoDB tersebut, DPR juga akan sulit mengawal dan mengawasi kinerja pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi karena selama ini indikator kinerja (key performance Indicator) yang dipakai selama ini sebagian besar merujuk pada indikator-indikator yang ada dalam EoDB.[TIM]