News

DPR Minta Kemhan dan TNI Tak Terprovokasi Medsos


DPR Minta Kemhan dan TNI Tak Terprovokasi Medsos
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi I di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2020). Raker membahas membahas mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Kementerian Pertahanan (Kemhan) atau TNI diminta untuk tidak terprovokasi oleh media sosial (medsos) terkait kebijakan pemenuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang akan diambil.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adityo Rizaldi, terkait polemik rencana Kemhan yang akan membeli membeli jet tempur bekas Eurofighter Thypoon milik Austria.

Bobby mengungkapkan bahwa idealnya Indonesia memang membeli pesawat tempur baru, tetapi Kemhan atau TNI AU lebih memahami postur pertahanan udara yang dibutuhkan.

"Menurut saya Kemhan atau TNI AU lebih paham yang dibutuhkan saat ada kekosongan postur pertahanan udara saat ini," ungkapnya di Jakarta, Selasa (28/7/2020).

Menurut Bobby, terkait urgensi postur pertahanan, Indonesia memang perlu peremajaan pesawat tempur pengganti F-5E Tiger, dan secara teknis perlu pesawat bermesin ganda untuk menjaga wilayah Indonesia yang luas di bagian Timur.

Bobby mengatakan, periode Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) II yang ideal ada pengadaan SU-35 yang baru, namun sepertinya tertunda karena adanya embargo dari Amerika Serikat melalui Undang-Undang Penentang Lawan Amerika Melalui Sanksi (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act/CAATSA).

"Soal Eurofighter belum pernah dibahas di Komisi I DPR RI. Lalu terkait polemik pesawat baru dan bekas, untuk membeli pesawat baru membutuhkan waktu sedangkan kita perlu pesawat tempur pengganti F-5E," katanya.

Bobby menyarankan agar publik menyerahkan sepenuhnya kepada Kemhan atau TNI untuk memutuskan. Namun, menurut Bobby, tetap dipastikan tahapan-tahapannya harus layak pengadaan melalui peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa DPR RI tidak bisa terlibat membahas satuan, dan dalam pengadaan alutsista yang paling paham adalah Kemhan atau TNI.

"Jangan terprovokasi hal teknis dari sosial media atau internet, Kemhan atau TNI pasti punya perhitungan strategis selain soal baru atau bekas," ungkapnya.

Sebelumnya, Indonesia dikabarkan berminat membeli 15 pesawat tempur buatan konsorsium Eropa, yakni Eurofighter Typhoon, yang saat ini dioperasikan oleh AU Austria.[]

Sumber: ANTARA

Deni Muhtarudin

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu