News

DPR Ingatkan Gubernur Wajib Lantik Penjabat Wali Kota dan Bupati Pilihan Mendagri

Gubernur berhak merekomendasikan nama namun pengisian posisi penjabat merupakan kewenangan penuh Kemendagri


DPR Ingatkan Gubernur Wajib Lantik Penjabat Wali Kota dan Bupati Pilihan Mendagri
Mendagri Tjahjo Kumolo melantik Deputi BNPP Robert Simbolon menjadi Pj Gubernur NTT di Gedung Sasana Bhakti Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (17/7) (Dok. Puspen Kemendagri)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengingatkan gubernur atau pemerintah provinsi melantik penjabat bupati atau wali kota yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Iya siapapun yang sudah mendapat SK (surat keputusan) dari Menteri Dalam Negeri (harus dilantik)," tegas Syamsurizal di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2022).

Dia mengatakan gubernur memang berhak mengajukan rekomendasi nama penjabat. Akan tetapi pengisian posisi penjabat merupakan kewenangan penuh Kemendagri tanpa harus sesuai dengan yang direkomendasikan gubernur.

baca juga:

"Memang yang dipertanyakan oleh kalangan masyarakat dan LSM, bahwa usulan yang disampaikan kepala daerah Gubernur khususnya untuk calon Pj Walikota Pj Bupati setempat banyak istilah kita yang masuk kotak, tidak direspon oleh Mendagri," ungkapnya.

"Tapi dari aspek undang-undang itu dimungkinkan untuk menteri menetapkan siapa Pj yang bertugas untuk tahun 2022 ini misalnya," sambungnya.

Meski demikian, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengaku tidak tahu persis apa yang menjadi pertimbangan Mendagri melakukan hal tersebut.

"Mungkin ada hal-hal yang dipertimbangkan khusus oleh bapak menteri sehingga mereka tidak melihat surat yang diusulkan atau mereka yang sudah mempelajarinya calon terbaik," pungkasnya.

Diketahui, Kemendagri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri telah menunjuk 43 penjabat kepala daerah untuk menggantikan wali kota/bupati yang berakhir masa jabatannya. Tetapi tidak semua pemerintah provinsi bersedia melantik penjabat kepala daerah tersebut.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, salah satunya, memilih menunda pelantikan karena dua dari tiga penjabat bupati yang ditunjuk tak sesuai dengan usulan yang diajukan.[]