News

DPR Harapkan Pelaksanaan Pemilu 2024 Bisa Efisien

DPR Harapkan Pelaksanaan Pemilu 2024 Bisa Efisien

AKURAT.CO, DPR berharap pemilu 2024 berjalan efektif dan efisien baik dari segi tahapan maupun besaran anggaran yang dikeluarkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan pada rapat pengambilan keputusan tanggal pemilu, banyak masukan yang dapat dilaksanakan oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Masukan tersebut diantaranya berupa efisiensi tahapan hingga anggaran pemilu. 

"Banyak masukan kepada KPU baik dari pemerintah maupun DPR terkait soal efisiensi, efektivitas tahapan pemilu," kata Saan saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/2/2022). 

baca juga:

Salah satu usulan efisiensi dilakukan dengan memperpendek masa kampanye. 

"Misal ada usulan untuk memperpendek masa pemilu. KPU mengusulkan 120 hari, pemerintah 90 hari, DPR minta 75 hari. Semua punya argumentasinya," terang Saan. 

Saan menuturkan bahwa pemerintah dan DPR melihat bahwa masa 120 hari terlalu lama dan dikhawatirkan akan menimbulkan polarisasi di masyarakat. 

"Kedua juga kita sesuai dengn kondisi pandemi karena akan membutuhkan anggaran yang sangat besar. Maka kita minta agar masa kampanye itu bisa diperpendek. Setidaknya 90 hari atau 75 hari," imbuhnya. 

Saan berharap jika gagasan tersebut terwujud maka dapat membantu target efisiensi anggaran. 

Selain itu, Saan juga menyebut bahwa pihaknya mengusulkan supaya pendistribusian logistik tidak terfokus pada KPU pusat. 

"Logistik selama ini kan dilakukan secara sentralisasi. Semua terpusat di Jakarta. Bisa tidak logistik itu baik pengadaannya maupun pendistribusiannya itu ada pendelegasian ke daerah-daerah," tutur Saan. 

Saan juga mengatakan bahwa permasalahan logistik tersebut juga yang menjadi poin evaluasi dan faktot yang menyebabkan pemilu tahun 2019 menelan banyak korban jiwa 

"Itu juga yang menjadi kenapa pemilu kemarin banyak yang meninggal, salah satunya karena memang distribusi logistiknya yang agak telat terkait soal pengadaan dan sebagainya," katanya. 

Sebelumnya, pada Kamis dini hari Komisi II DPR RI telah menetapkan 7 nama KPU dan 5 nama Bawaslu melalui rapat pleno. Saan mengatakan bahwa nama-nama yang terpilih sudah dipertimbangkan melalui musyawarah komisi II. 

"Jadi 7 nama itu yang menurut komisi II dan yang lain itulah yang kita anggap terbaik diantara yang terbaik. Sama juga dengan Bawaslu. Kita yakini yang terpilih mampu menjadi pengawas supaya pemilu berjalan secara bebas dan jujur," ujar Saan.[]