News

DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-V 2018-2019


DPR Gelar Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang ke-V  2018-2019
Suasana rapat paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun 2018-2019 di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2019). DPR sebelumnya memasuki masa reses sejak 14 Februari hingga 3 Maret 2019. Rapat pembukaan masa sidang ini sebelumnya diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi tanggal 7 Februari 2019. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Masa persidangan V tahun sidang 2018-2019 akan berakhir hari ini, Kamis (25/7/2019).

Menurut jadwal resmi, rapat tersebut akan dimulai pada pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Selanjutnya, DPR akan memasuki masa reses.

Selain penutupan masa persidangan, rapat paripurna DPR memiliki sejumlah agenda lain. Yakni, seluruh anggota pimpinan yang hadir akan mendengar pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Usul Komisi IX DPR RI tentang Pengawasan Obat dan Makanan dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan menjadi RUU Usul DPR RI.

Kemudian, dibahas juga pendapat fraksi-fraksi terhadap hasil pembahasan Peraturan DPR RI tengang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI untuk dapat disetujui dan ditetapkan.

Selanjutnya dalam rapat paripurna tersebut juga membahas Laporan Komisi XI DPR RI tentang Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Calon Deputi Gubernur Senior BI dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan. Serta Laporan Komisi lll DPR RI Terhadap pertimbangan Atas pemberian Amnesti Kepada Saudara Baiq Nuril Maknun.

Lalu dilanjutkan agenda pengesahan perpanjangan pembahasan 17 (tujuh belas) RUU, yaitu:
1) RUU ttg kewirausahaan Nasional;
2) RUU ttg Wawasan Nusantara;
3) RUU ttg Penghapusan Kekerasan Seksual;
4) RUU ttg Pekerja Sosial;
5) RUU ttg Pesantren dan Pendidikan Keagamaan;
6) RUU ttg Perubahan atas UU No. 5 thn 2014 ttg Aparatur Sipil Negara (ASN);
7) RUU ttg Masyarakat Hukum Adat;
8) RUU ttg Pertanahan;
9) RUU ttg KUHP;
10) RUU ttg Jabatan Hakim;
11) RUU ttg Mahkamah Konstitusi;
12) RUU ttg Pemasyarakatan;
13) RUU ttg Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
14) RUU ttg BUMN;
15) RUU ttg Bea Materai;
16) RUU ttg Sumber Daya Air;
17) RUU ttg Perkoperasian;

Dan yang terakhir ditutup dengan Laporan Akhir Pansus Angket DPR RI tentang Pelindo II. []