Ekonomi

DPR Geber Raker Panja 5 RUU Provinsi Tingkat 1, Gimana Hasilnya?

tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat banyak materi muatan yang terdapat sudah tidak sesuai


DPR Geber Raker Panja 5 RUU Provinsi Tingkat 1, Gimana Hasilnya?
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsul Rizal, dalam Raker dengan Pimpinan DPD RI dan Pemerintah, Selasa (21/6/22). (Tangkapan Layar YouTube)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsul Rizal mengungkapkan sesuai fungsi dan kewenangan yang dimiliki Komisi II DPR RI memandang perlu untuk melakukan penataan kembali tentang dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia, mengingat undang-undang pembentukan provinsi dapat dikatakan sudah kadaluarsa.

Menurutnya hal tersebut dikarenakan sudah dibentuk pada masa Indonesia masih menggunakan undang-undang dasar, sementara tahun 1950 dan dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat yang di dalamnya banyak materi muatan yang terdapat sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku saat ini.

Di samping itu, Komisi II juga memandang perlu mempertimbangkan perkembangan pembentukan peraturan perundangan yang mengatur pembentukan provinsi dan kabupaten kota. Dimana hal ini biasanya diatur dalam satu undang-undang tersendiri, mengingat memiliki karakteristik sendiri-sendiri UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi kabupaten kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

baca juga:

" Mengatur tentang pencabutan undang-undang Nomor 21 tahun 1958 tentang penetapan undang-undang darurat Nomor 11 tahun 1997 tentang pembentukan provinsi tingkat 1 Sumatera Barat sebagai undang-undang yang dinyatakan tidak berlaku lagi pencabutan undang-undang Nomor 64 tahun 1958 tentang pembentukan daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Baray dan Nusa Tenggara Timur dinyatakan tidak berlaku lagi, " tutur Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsul Rizal dalam Rapat Kerja mengenai laporan Panitia Kerja (Panja) 5 RUU tentang provinsi ke Raker tingkat I, pada Selasa (21/6/2022).

Dengan demikian, DPR RI dengan Pemerintah sepakat untuk membentuk tim perumus guna menggelontorkan rancangan undang-undang lima provinsi.

" Nah kita sudah mulai dengan penjelasan dari pemerintah dua minggu yang lalu. Kemudian mita sudah membahas timnya dan kemarin kita sudah rapat Panja juga dan kemudian sampai tadi malam kita sudah bentuk tim perumus dan jadilah rancangan undang-undang yang insyaallah kita bisa sepakati,” ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam Raker dengan Pimpinan DPD RI dan Pemerintah.

Di sisi lain, beberapa tanggapan dari Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Komite 1 DPD RI, Fraksi Partai PDIP, Fraksi P3, Fraksi PAN, Menteri Dalam Negeri Fraksi Partai PKS, Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai PKB, Fraksi Nasdem.

Semua Fraksi dan jajaran dari Pemerintahan menyatakan kesetujuannya atas RUU kelima Provinsi tersebut.

“Oleh karena itu, kita masuk pada agenda berikutnya, kita akan mengambil keputusan. " Saya ingin menanyakan kepada seluruh fraksi-fraksi dan Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah, apakah undang-undang tentang provinsi Sumatera Barat, Jambi, Riau, NTB, dan NTT yang telah selesai kita bahas bersama dapat disetujui?” tanya Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dalam rapat.