News

DPR Dukung RUU PKS dari Apindo dan Serikat Buruh

RUU PKS sangat penting dan urgennya untuk segera disahkan.


DPR Dukung RUU PKS dari Apindo dan Serikat Buruh
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar menerima Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat buruh terkait RUU PKS di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (30/4/2021). (DPR RI)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi inisiatif Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan sejumlah serikat buruh untuk membahas Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

Dia menilai, RUU PKS sangat penting dan urgennya untuk segera disahkan. Karena menurutnya, bukan hanya DPR dan Pemerintah, seluruh elemen bangsa bersatu menolak kekerasan seksual.

“Ini luar biasa karena dukungan terhadap RUU PKS, Penghapusan Kekerasan Seksual yang sedang dibahas di badan legislasi bukan (hanya) dari aktivis perempuan, tetapi para pejuang aktivis buruh (dan) pengusaha yang bersatu,” ujar Cak Imin sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Sabtu (1/4/2021).

Dia mengungkapkan, RUU ini mencuat ke permukaan pada 2016, setelah aktivis perempuan mendorong pembahasan RUU ini sebagai respons dari kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan seorang siswi SMP berusia 13 tahun bernama Yuyun yang dilakukan oleh 14 pemuda di Bengkulu. Ditambah lagi muncul data statistik terkini dari UNFPA yang menunjukkan sekitar 1 dari 3 perempuan Indonesia berumur 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik dan seksual.

"Jumlah korban kekerasan seksual bisa jadi lebih tinggi dari jumlah yang tercatat mengingat lebih dari 90 persen kasus pemerkosaan di Indonesia tidak tercatat karena tidak dilaporkan ke pihak berwenang," ungkapnya.

Meski dinilai urgen, nyatanya RUU ini masih saja ada yang menolak. Salah satu argumen utama yang dilontarkan oleh kelompok yang menolak adalah bahwa kriminalisasi kasus pemerkosaan, termasuk pemerkosaan di dalam hubungan pernikahan bakal muncul jika RUU ini disahkan.

"Mereka menganggap RUU ini juga tidak secara eksplisit melarang hubungan seksual di luar nikah yang berdasarkan suka sama suka dan tanpa kekerasan," terangnya.

"Argumen lainnya menyatakan RUU tersebut secara tidak langsung mempromosikan ‘seks bebas’ dan perilaku homoseksualitas yang tentu saja bertentangan dengam nilai keagamaan. Gus Ami menyatakan saat ini perdebatan itu sudah hampir tidak ada lagi," sambungnya.

Dia mengatakan, semua pihak sudah mulai memahami dan bersatu bahwa kekerasan seksual tidak dapat dibenarkan, baik dalam nilai agama, termasuk di dunia kerja.

“Ini menarik bahwa saat ini semua pihak sudah mulai mendukung kesalahpahaman cara pandang keagamaan adalah kesalahpahaman yang biasa. Padahal sesungguhnya (dengan pengesahan RUU PKS) ini justru pengutamaan, pemuliaan dijunjung dalam setiap norma umat manusia,” tuturnya.

Oleh karena itu, Gus Ami menekankan agar kekerasan seksual harus dicegah dimanapun, pun demikian di tempat kerja. Dia ingin iklim di dunia kerja yang produktif sehingga RUU PKS bisa mengurangi sampai zero action kekerasan seksual, terutama pada perumpuan.

“Saya ucapkan terimakasih kepada bu Menaker. Saya segera akan sampaikan kepada badan legislasi, fraksi-fraksi untuk menjadi pertimbangan agar RUU PKS segera disahkan,” tandasnya.[]