News

DPR Diharapkan Kompak Alokasikan Anggaran untuk Penanganan Corona


DPR Diharapkan Kompak Alokasikan Anggaran untuk Penanganan Corona
Suasana Rapat Paripurna ke-6 DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1/2020). Salah satu agenda yang dibahas dalam rapat paripurna kali ini adalah pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Selain itu, dalam rapat paripurna kali ini juga melantik Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap dua anggota legislatif dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Seluruh Komisi di DPR diharapkan dapat kompak untuk mengalokasikan anggaran yang tidak terlalu penting ke dalam penanganan penyebaran wabah Virus Corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi, saat menanggapi Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Ketiga DPR RI yang akan digelar Senin (30/3/2020) besok.

Pria yang akrab disapa Habib itu mengungkapkan bahwa setelah sempat memperpanjang masa reses, DPR RI akhirnya memutuskan akan memulai masa persidangan ketiga dengan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Meski begitu, Habib menilai, persidangan itu harus dilakukan untuk memastikan Pemerintah tidak bekerja sendirian dalam menangani Covid-19. Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, seluruh proses pengambilan kebijakan strategis harus diputuskan bersama antara DPR dengan Pemerintah.

“Pada masa persidangan ini saya berharap semua komisi bisa kompak, menyisir anggaran yang kurang urgen untuk dialokasikan buat penanganan wabah Corona. Karena kita semua tahu bahwa penanganannya membutuhkan anggaran yang cukup besar,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (29/3/2020).

Selain itu, Habib juga mendorong koleganya di DPR untuk bersama-sama mengajak pemerintah agar menerapkan kebijakan karantina wilayah secara parsial.

Hal itu, menurut Habib, karena melihat perkembangan penyebaran Covid-19 ke daerah yang kian masif, sehingga sudah waktunya untuk melaksanakan Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.

“DPR secara kelembagaan perlu menyarankan pemerintah untuk segera menerbitkan PP dari undang-undang tersebut agar bisa dilaksanakan. Saat ini kita berkejaran dengan waktu, semakin terlambat kita ambil keputusan maka akan semakin banyak membawa korban. Karenanya pemerintah harus berani mengambil kebijakan dengan segala konsekuensinya,” ujarnya.[]

Ainurrahman

https://akurat.co