Ekonomi

DPR Desak Kementerian ESDM Bentuk BLU Batu Bara

Adapun pembentukan BLU ditujukan untuk mengatasi disparitas harga tinggi antara pasar domestik dan luar negeri.

DPR Desak Kementerian ESDM Bentuk BLU Batu Bara
Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/1/2020). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara nasional tahun 2020 dapat menembus angka 550 juta ton. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

AKURAT.CO, Komisi VII DPR mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) merealisasikan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) untuk Domestic Market Obligation (DMO) batu bara.

Pembentukan BLU ditujukan untuk mengatasi disparitas harga tinggi antara pasar domestik dan luar negeri.

"Komisi VII DPR mendesak Menteri ESDM RI segera merealisasikan pembentukan BLU DMO batu bara umtuk menyelesaikan permasalahan disparitas harga batu bara yang tinggi antara pasar domestik dan luar negeri," ucap Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto, dalam rapat Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, di Jakarta, kemarin.

baca juga:

Untuk itu, lanjut dia, butuh regulasi yang bisa memayungi pembentukan BLU ini. Pada rapat kerja tersebut disepakati bahwa payung hukunmnya berupa Peraturan presiden (Perpres).

Setelah Perpres nanti terbit, Kementerian ESDM harus secepatnya membentuk BLU DMO batu bara tersebut. Seperti diketahui, sebelumnya produk energi batu bara sempat mengalami krisis sehingga pemerintah menyetop ekspor batu bara pada awal tahun ini. Bahkan, PT PLN sempat kekurangan pasokan batu bara

Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mengatakan BLU akan sangat berdampak pada perusahaan yang membeli batu bara dengan mekanisme pasar khususnya di industri non-kelistrikan.

Menurutnya kehadiran BLU batubara justru punya peran penting untuk memperbaiki tata kelola rantai pasok batubara nasional khususnya untuk mengatasi penyelewengan yang sering terjadi.

"Kehadiran BLU ini kan tidak hanya untuk menjawab kebutuhan pasokan dalam negeri tapi juga membenahi tata kelola. BLU dapat menjalankan fungsi distribusi sehingga akan ada penilaian yang jelas dalam menentukan sektor industri yang mana yang perlu diberikan batu bara harga khusus sehingga penyelewengan dapat dihindari," tukas Anggawira.[]

Lihat Sumber Artikel di Warta Ekonomi Disclaimer: Artikel ini adalah kerja sama antara AkuratCo dengan Warta Ekonomi. Hal yang berkaitan dengan tulisan, foto, video, grafis, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab dari Warta Ekonomi.
Sumber: Warta Ekonomi