News

DPR AS Sahkan UU Perlindungan Pernikahan Sesama Jenis

DPR AS Sahkan UU Perlindungan Pernikahan Sesama Jenis
Undang-undang Penghormatan terhadap Pernikahan yang baru disahkan DPR AS tak mewajibkan negara untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, tetapi mewajibkan negara untuk mengakui pernikahan selama itu sah di negara tempat pernikahan itu dilakukan. (AFP)

AKURAT.CO Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) mengesahkan undang-undang federal penting pada Kamis (8/12) untuk melindungi pernikahan sesama jenis. Presiden Joe Biden pun berjanji untuk segera menandatanganinya.

Dilansir dari AFP, 39 anggota Partai Republik bergabung dengan mayoritas Demokrat dalam pemungutan suara bipartisan yang langka terjadi. Tak pelak, sorakan keras terdengar setelah Senat meloloskan RUU yang sama 10 hari lalu.

"Hari ini, DPR mengambil langkah penting untuk memastikan warga AS berhak menikah dengan orang yang mereka cintai. Pemungutan suara bipartisan ini akan memberi ketenangan batin bagi jutaan LGBTQI+ dan pasangan antar ras yang kini dijamin hak dan perlindungannya untuk mereka dan anak-anak mereka," ungkap Biden.

baca juga:

Menurut Biden, kesetaraan pernikahan merupakan salah satu prioritas legislatifnya. Ia pun berjanji akan segera menandatangani RUU ini dengan bangga untuk menjadi UU.

Para anggota Partai Demokrat dan lainnya pun memberi hormat pada pemungutan suara bersejarah ini.

"Saya memulai karier dengan memperjuangkan kaum LGBTQ. Kini, salah satu RUU terakhir yang akan saya tandatangani sebagai ketua akan memastikan pemerintah federal tak akan pernah lagi menghalangi pernikahan Anda bersama orang yang Anda cintai," tutur Ketua DPR Nancy Pelosi.

Undang-undang baru bernama Undang-undang Penghormatan terhadap Pernikahan ini tak mewajibkan negara untuk melegalkan pernikahan sesama jenis, tetapi mewajibkan negara untuk mengakui pernikahan selama itu sah di negara tempat pernikahan itu dilakukan.

Ini menyingkirkan UU sebelumnya yang mendefinisikan pernikahan sebagai penyatuan antara pria dan wanita. UU baru ini juga melindungi pasangan antar ras dengan mewajibkan negara untuk mengakui pernikahan yang sah tanpa memperhatikan jenis kelamin, ras, etnis, atau asal kebangsaan.

Penerimaan publik terhadap pernikahan sesama jenis telah tumbuh signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan jajak pendapat terkini, mayoritas warga AS mendukungnya.

Namun, beberapa konservatif dan agama masih menentangnya.

"Saya pikir cara ini salah," komentar Jim Jordan dari Partai Republik yang konservatif sesaat sebelum pemungutan suara.[]