News

DPR AS Sahkan RUU 'NO BAN Act', Larang Presiden Diskriminatif pada Pendatang Muslim

DPR AS mengesahkan RUU 'NO BAN Act' guna membatasi kemampuan presiden untuk memberlakukan pembatasan perjalanan diskriminatif di masa depan.


DPR AS Sahkan RUU 'NO BAN Act', Larang Presiden Diskriminatif pada Pendatang Muslim
Larangan perjalanan dari Donald Trump yang menargetkan warga dari negara mayoritas Muslim menuai protes. (Al Jazeera)

AKURAT.CO, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) telah mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang akan membatasi kemampuan setiap presiden AS untuk memberlakukan larangan perjalanan atas dasar agama. Tak ayal, keputusan ini disambut oleh para pendukung hak-hak sipil.

Dilansir dari Al Jazeera, aturan berjuluk UU Jangan Dilarang (NO BAN Act) ini muncul sebagai respons atas 'larangan Muslim' kontroversial dari mantan Presiden Donald Trump yang melarang perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim ke AS. RUU tersebut telah disetujui dengan perolehan suara 218:208 di DPR pada Rabu (21/4). Namun, RUU ini harus disahkan di Senat AS agar menjadi undang-undang (UU).

"Larangan terhadap Muslim ini memisahkan keluarga, membuat banyak nyawa terkatung-katung selama bertahun-tahun dan mencap Muslim, Afrika, dan masyarakat tertentu sebagai ancaman. Kami harus memastikan bahwa tidak ada presiden yang dapat memberlakukan larangan diskriminatif seperti ini lagi. Dengan disahkannya NO BAN Act di DPR, kami mengambil langkah besar untuk memastikan mereka tidak akan melakukannya," ungkap Madihha Ahussain, penasihat kelompok hak sipil AS Muslim Advocates.

Trump mengeluarkan larangan tersebut tak lama setelah menjabat pada 2017. Usulnya pun ditolak 2 kali oleh pengadilan AS, kemudian disusun kembali dengan dalih tindakan keamanan nasional. Akhirnya, larangan itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung AS pada 2018.

Larangan tersebut awalnya diterapkan pada kebanyakan orang yang mencoba melakukan perjalanan ke AS dari Suriah, Iran, Yaman, Somalia, dan Libya, serta dari Korea Utara, dan Venezuela. Pada 2020, Trump memperluasnya hingga mencakup Myanmar, Eritrea, Kirgistan, Nigeria, Sudan, dan Tanzania.

Larangan ini lantas dikritik karena diskriminatif dan menghukum. Pasalnya, aturan tersebut berdampak langsung dan luas bagi Muslim AS dan keluarga mereka, pengungsi, dan orang lainnya yang terdampar di negara ketiga. Larangan ini juga memisahkan keluarga, menolak akses seseorang ke perawatan kesehatan, dan menghalangi teman dan kerabat menghadiri acara pernikahan, pemakaman, dan wisuda.

Associated Press

"Larangan bagi Muslim dan Afrika adalah penyalahgunaan kekuasaan eksekutif untuk mendiskriminasi dan merugikan banyak orang hanya berdasarkan asal kebangsaan atau agama mereka," kecam Marielena Hincapie, direktur eksekutif Pusat Hukum Imigrasi Nasional.

Presiden Joe Biden lantas membatalkan larangan perjalanan Trump tersebut melalui perintah eksekutif pada 20 Januari, hari pertamanya menjabat.

"NO BAN Act akan memastikan tak ada presiden yang dapat menggunakan lagi kekuasaan yang sangat berbahaya ini," sambung Hincapie.

Melalui NO BAN Act, UU imigrasi AS akan direvisi untuk melarang diskriminasi atas dasar agama dan akan membatasi kemampuan presiden untuk mengeluarkan perintah eksekutif yang memberlakukan pembatasan perjalanan di masa mendatang.

Meski Trump kalah dalam Pemilu 2020 dan Biden telah membatalkan larangan perjalanan tersebut, legislator AS tetap berperan penting untuk mengambil tindakan legislatif. Setelah disahkan DPR, masih belum jelas apakah RUU ini dapat lolos di Senat. Pasalnya, Demokrat hanya memegang mayoritas tipis di majelis tersebut. Upaya memperjuangkan RUU itu di Senat pun dipimpin oleh Chris Coons, sekutu politik dekat Biden.[]

Ahada Ramadhana

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu