News

DPR AS Loloskan RUU yang Blokir Impor Produk Hasil Kerja Paksa di Xinjiang China

Dengan begitu, barang hasil kerja paksa kaum Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang tak akan diperjualbelikan di AS.


DPR AS Loloskan RUU yang Blokir Impor Produk Hasil Kerja Paksa di Xinjiang China
Berdasarkan UU ini, impor dari Xinjiang akan diblokir oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS demi memastikan barang yang diproduksi melalui kerja paksa oleh kaum Uighur, Kazakh, Kirgistan, dan minoritas lainnya tak akan diperjualbelikan di AS. (Foto: Industriall-union.org) ()

AKURAT.CO DPR Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang (RUU) yang akan mencegah negara itu mengimpor barang yang diproduksi melalui kerja paksa kaum Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Daerah Otonomi Xinjiang, China. RUU ini disahkan pada Rabu (8/12) malam.

Dilansir dari CNN, hasil pemungutan suara adalah 428 banding 1 dengan Thomas Massie dari Partai Republik menjadi satu-satunya anggota parlemen yang menentangnya.

Berdasarkan UU ini, impor dari Xinjiang akan diblokir oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS demi memastikan barang yang diproduksi melalui kerja paksa oleh kaum Uighur, Kazakh, Kirgistan, dan minoritas lainnya tak akan diperjualbelikan di AS. Selain itu, sanksi juga akan dijatuhkan pada mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di sana.

Presiden Joe Biden pun wajib memberikan daftar individu yang bertanggung jawab atas kerja paksa tersebut, termasuk setiap pejabat pemerintah China dan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada mereka. Dengan begitu, individu yang diidentifikasi bertanggung jawab atas pelanggaran HAM ini tak bisa mendapatkan visa atau izin masuk ke AS.

"China menggunakan pekerja anak-anak dan mereka menjalani kondisi kerja yang sangat mengerikan. Jadi, kita jangan membantu dan bersekongkol dengan hal itu," klaim Adriano Espaillat, seorang anggota DPR dari Partai Demokrat.

Di hari yang sama, DPR juga merilis resolusi yang mengutuk genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan kemanusiaan terhadap Uighur serta anggota kelompok agama dan etnis minoritas lainnya di China. Resolusi itu lolos dengan perolehan suara 427 banding 1. Massie lagi-lagi menjadi satu-satunya anggota DPR yang tak menyetujuinya.

RUU serupa dengan judul yang sama, Undang-Undang Hubungan Kerja Paksa Uighur, telah disahkan Senat pada bulan Juli, tetapi belum dibahas di DPR. UU versi DPR sekarang akan diajukan ke Senat sebelum maju ke meja Presiden Joe Biden.

Sementara itu, Senator Republik Marco Rubio telah menahan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional versi Senat pekan lalu. Ia pun mengancam akan mempertahankan cengkeramannya sampai RUU Uighur diloloskan atau amendemen dengan ketentuan serupa ditambahkan ke langkah pertahanan. Namun, amendemen Rubio tak dapat ditambahkan ke UU pertahanan versi Senat karena masalah prosedural, di mana UU yang melibatkan kenaikan pendapatan harus berasal dari DPR.

"Sekarang, semua orang di sini mendukung RUU ini dan menentang kerja paksa Muslim Uighur di Xinjiang. Satu-satunya hambatan adalah sejumlah aturan DPR karena ini secara teoritis menaikkan pendapatan. Jadi, mereka harus mengesahkan RUU versi DPR dan mengirimkannya ke sini," ujar Rubio.

Para pemimpin kedua kubu dan kedua institusi pun telah melakukan prarapat versi final terhadap UU Otorisasi Pertahanan Nasional. Mereka setuju untuk meloloskan versi itu di DPR terlebih dahulu. Langkah itu disahkan DPR pada Selasa (7/12) dengan dukungan bipartisan 363 banding 70. Diharapkan UU ini maju ke Senat secepatnya pada pekan ini.

Pada akhirnya, aturan tentang Uighur juga ditambahkan ke RUU pertahanan. Aturan tersebut akan mencegah dana Kementerian Pertahanan digunakan untuk membeli produk yang ditambang atau diproduksi oleh kerja paksa di Daerah Otonomi Xinjiang, China.[]