News

DPD Dorong Terbitnya PP Pembentukan Desartada Sebagai Roadmap Penataan Daerah Otonom


DPD Dorong Terbitnya PP Pembentukan Desartada Sebagai Roadmap Penataan Daerah Otonom
Ketua DPD RI, LaNyalla Mahmud Mattalitti (AKURAT.CO/Oktaviani)

AKURAT.CO, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti menuturkan, selama ini otonomi daerah telah dimaknai sebagai buah reformasi yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menata dan mengelola daerahnya sendiri, sehingga menghilangkan sentralisme kekuasaan dan pemerintahan.

Pihaknya menilai saat ini masih terdapat “pekerjaan rumah” yang belum selesai, yaitu dengan masih berlakunya Moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru atau DOB.

"Sejak tahun 1999 hingga tahun 2014 terdapat 223 DOB. Jumlah ini terdiri dari 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Namun dari hasil
evaluasi Kemendagri-Bappenas, terdapat banyak daerah yang menggantungkan perekonomiannya dari APBN dikarenakan
Pendapatan Asli Daerahnya lebih kecil dari dana transfer pusat. Oleh sebab itu, pemerintah memberlakukan Moratorium sejak tahun 2014," tutur LaNyalla dalam acar Webiner DPD RI, secara vitrual, Selasa (29/9/2020).

DPD RI, kata LaNyalla, memandang hal ini sebagai tantangan bagi daerah untuk berbenah diri dalam meningkatkan pendapatan daerahnya melalui inovasi dan kebijakan daerah yang tepat dalam menggali potensi daerah yang dapat diunggulkan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

"DPD RI juga mendorong pemerintah pusat untuk membantu dan bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga daerah tidak selalu bergantung kepada pendanaan
dari pusat," ujarnya.

Untuk itu, Ia menegaskan, DPD RI mendorong terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah serta Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) sebagai kebijakan nasional yang berperan sebagai roadmap penataan daerah otonom di Indonesia hingga tahun 2025.

Ia menjelaskan, melalui kedua PP tersebut diharapkan akan memberikan rambu-rambu mengenai penilaian kelayakan terhadap usulan pemekaran daerah dimana pemekaran daerah akan dikaji dari berbagai aspek strategis dari sudut kepentingan nasional, kepentingan daerah dan kepentingan sosial-ekonomi.

Selain itu, lanjut LaNyalla, DPD RI mendorong terbitnya kedua PP tersebut dikarenakan hingga saat ini belum ada PP yang diterbitkan terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. "Padahal menurut Undang-Undang tersebut PP harus diterbitkan 2 tahun setelah Undang-Undang tersebut disahkan," pungkasnya.[]

baca juga: