Ekonomi

Dorong Ekonomi Umat, Pemerintah Perkuat Santripreneur Berbasis Kopontren

KemenKopUKM dorong pengembangan Kopontren, yang di dalam mencakup Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat


Dorong Ekonomi Umat, Pemerintah Perkuat Santripreneur Berbasis Kopontren
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat membuka acara Gelar Produk UMKM Kabupaten Indramayu di Halaman Masjid Agung Indramayu. (Dok. Kemenkop UKM)

AKURAT.CO Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) terus mendorong pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren), yang di dalam mencakup Santripreneur, Pesantrenpreneur, dan Sociopreneur untuk menggerakkan ekonomi umat dan menciptakan lebih banyak wirausaha baru.

"Kami menargetkan mampu mendorong terciptanya 10 ribu santripreneur dan 250 Badan Usaha Pesantren dari segala sektor, termasuk untuk kuliner halal," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, saat membuka acara Gelar Produk UMKM Kabupaten Indramayu di Halaman Masjid Agung Indramayu, Kamis (22/9/2022).

Salah satunya melalui kerja sama (MoU) dengan PBNU dalam penciptaan wirausaha baru di kalangan santri lewat pendekatan program inkubasi dan pembiayaan yang disinergikan dengan Kementerian BUMN. 

baca juga:

Selain itu, lanjut Menteri Teten, KemenKopUKM juga terus mendorong Integrated Halal Value Chain. Contoh konkretnya, Kopotran Al Itifaq (Bandung) yang bekerja sama dengan 33 pesantren lainnya. Begitu juga dengan Ponpes yang sudah dibangun jaringan bisnis ritelnya.

"Sudah terhubung dengan jaringan ritel modern. Itu bagian dari program Corporate Farming berbasis petani lahan kecil dalam koperasi," kata MenKopUKM.

Dukungan pembiayaan koperasi syariah juga sudah bisa diakses, berupa penyaluran dana bergulir dari LPDB-KUMKM. 

KemenKopUKM memberikan dukungan lainnya dalam mengembangkan ekonomi syariah adalah untuk produk halal. Di antaranya, kemudahan pendaftaran melalui perizinan tunggal yang meliputi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan serfikasi jaminan produk halal.

"Alhamdulillah, saat ini sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi dibebankan biaya," ucap MenKopUKM.

Sementara tugas dari Pemerintah Daerah adalah mendorong transformasi usaha dari informal ke usaha formal.