News

DKPP Sebut PTUN Hanya Urusi Masalah Hukum, Bukan Etika Penyelenggara Pemilu


DKPP Sebut PTUN Hanya Urusi Masalah Hukum, Bukan Etika Penyelenggara Pemilu
Anggota DKPP, Ida Budhiati, usai audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7/2020) (Dok. Humas DKPP)

AKURAT.CO, Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Ida Budhiati, angkat bicara terkait polemik putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dalam perkara Nomor 82 Tahun 2020.

Ida mengungkapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) 34/P Tahun 2020 yang memberhentikan tidak hormat Evi Novida Ginting sebagai Komisioner KPU sudah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

"Belum dibentuk mahkamah etik yang diberikan tugas untuk mengoreksi putusan DKPP," ungkapnya saat menjawab pertanyaan media usai audiensi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

Menurut Ida, PTUN yang notabene di bawah Mahkamah Agung (MA) itu hanya lembaga peradilan yang berwenang untuk memeriksa persoalan hukum, bukan persoalan etik. 

"Nah ini dua hal yang berbeda antara problem hukum dengan problem etik," ujarnya.

Perempuan yang menjadi Anggota KPU RI Periode 2012-2017 itu menambahkan, berdasar UU Pemilu, DKPP memiliki otoritas untuk menerbitkan vonis atau putusan yang bersifat final dan mengikat.

Sehingga, tidak ada satu pun lembaga peradilan yang bisa mengoreksi putusan DKPP yang merupakan peradilan etik di bidang pemilu.

"Karenanya keputusan Bapak Presiden itu sudah tepat melaksanakan dan menindaklanjuti putusan DKPP yang final dan binding serta tidak bisa dianulir oleh peradilan hukum," katanya.[]