News

DKI Sebut Formula E Tak Lagi Pakai APBD, PSI Klaim Upaya Interpelasinya Berhasil

Meskipun manuver interpelasi tampak kandas, Michael mengklaim substansi perjuangan fraksi PSI di DPRD DKI telah tercapai.


DKI Sebut Formula E Tak Lagi Pakai APBD, PSI Klaim Upaya Interpelasinya Berhasil
Balap mobil Formula E akan diadakan di Jakarta 2020 mendatang. (Motosports.com)

AKURAT.CO Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Viktor Sianipar mengungkapkan, pernyataan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang memastikan tidak dianggarkannya dana kegiatan penyelenggaraan Formula E dalam RAPBD DKI tahun depan seolah mengonfirmasi kebenaran perjuangan fraksi PSI selama ini. Ajang balap mobil listrik itu memang tidak perlu dibiayai APBD. 

"Ini justru membutikan bahwa Formula E seharusnya tidak usah pakai APBD sama sekali," katanya, Jakarta, Sabtu (16/10/2021).

Dia mengatakan, dengan bukti itu, seharusnya tak perlu ada biaya yang dikeluarkan Pemprov DKI selama ini. Termasuk biaya commitment fee yang telah diberikan kepada pihak penyelenggara.

"Kalau bisa tanpa APBD, kenapa harus keluar uang ratusan miliar Rupiah sebelum interpelasi?" ujarnya.

Meskipun manuver interpelasi tampak kandas, Michael mengklaim substansi perjuangan fraksi PSI di DPRD DKI telah tercapai.

"Walaupun interpelasi belum tuntas dilaksanakan, tapi PSI berhasil mendorong agar Formula E tidak usah pakai APBD. Upaya interpelasi telah membuahkan hasil, yaitu penghematan triliunan Rupiah," katanya. 

Tetapi, kata Michael, hasil itu belum cukup. Fraksi PSI di DPRD DKI tetap akan mendorong commitment fee yang telah disetorkan Pemprov DKI harusnya bisa dikembalikan ke kas daerah. Pemprov DKI harus bisa meyakinkan pihak penyelenggara internasional untuk mengembalikan anggaran commitment fee itu ke APBD DKI. 

"Tapi itu tidak cukup, kami tetap dorong commitment fee dikembalikan dan Formula E benar-benar tidak pakai APBD sama sekali," ungkapnya.

Dia menampik negosiasi untuk mengembalikan commitment fee justru akan merugikan Pemprov DKI. Misalnya menurunnya kepercayaan dunia internasional terhadap pemerintah DKI.