News

DKI Salah Bayar Peralatan Damkar Hingga Rp6,5 Miliar, FITRA: Ini Bisa Jadi Salah Satu Celah Korupsi

Ariza mengatakan, sebagian besar kelebihan pembayaran itu telah ditarik kembali, dia tidak memastikan nominalnya tetapi presentasi mencapai 90 persen.


DKI Salah Bayar Peralatan Damkar Hingga Rp6,5 Miliar, FITRA: Ini Bisa Jadi Salah Satu Celah Korupsi
Petugas mendemonstrasikan robot damkar LUF 60 saat didemontrasikan di Kantor Dinas PKP DKI Jakarta, Duri Pulo, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020). Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta telah memiliki dua robot pemadam kebakaran (damkar) buatan Kroasia yaitu model Dok-ink MVF 5-U3 dan LUF 60 yang berfungsi untuk pemadaman kebakaran, penyelamatan dan pengurai material kebakaran. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO, Sekjen Forum Indonesia untuk Transparan Anggaran (FITRA), Misbah Hasan, menyebut kesalahan transaksi dalam pengadaan barang yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu celah korupsi yang paling lazim terjadi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui baru saja keliru melakukan pembayaran peralatan pemadam kebakaran (Damkar), selisih uang lebih yang dibayar mencapai Rp6,5 triliun.

"Pengadaan barang semacam ini salah satu celah korupsi yang sering terjadi," kata Misbah ketika dikonfirmasi, Senin (19/4/2021).  

Misbah mengatakan, beruntung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengetahui hal ini dan merekomendasikan Pemerintah Provinsi DKI menarik kembali uang lebih itu.

Sebab, jika luput dari pantauan BPK, maka peluang penyelewengan anggaran sangat mungkin  terjadi. 

"Pemeriksaan BPK sifatnya uji petik. Jadi tidak semua transaksi keuangan diperiksa oleh BPK," ucapnya.

Lebih lanjut, Misbah mengatakan, kesalahan transaksi seperti ini bisa terjadi lantaran proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak melalui proses dan perencanaan yang baik.

"Terjadinya kelebihan bayar biasanya terjadi karena dalam proses pengadaan barang atau jasa, seperti pengadaan alat Damkar tidak mengikuti atau melanggar standar harga barang yang ditetapkan oleh Pemprov DKI sendiri. Setiap tahun Pemprov DKI wajib membuat standar harga barang sebagai acuan pengadaan barang atau jasa," tandasnya. 

Sementara itu, Wagub DKI Ahmad Riza Patria mengklaim mengklaim selisih biaya pengadaan peralatan pemadam damkar sebesar Rp6,5 miliar yang terlanjur dibayar sudah mulai dikembalikan ke pihaknya dan sudah dimasukan ke kas daerah.

Ariza mengatakan, sebagian besar kelebihan pembayaran itu telah ditarik kembali, dia tidak memastikan nominalnya tetapi presentasi mencapai 90 persen.

"Terkait damkar sudah saya tanyakan ke Kepala Dinasnya, itu memang ada kelebihan bayar senilai Rp6,5 miliar dan sudah dikembalikan, sisanya tinggal Rp 1,5 miliar sampai Rp1,6 miliar," kata Ariza.

Berikut rincian 4 paket pembelian alat yang lebih bayar:

1. Unit SubmersibleHarga riil: Rp 9 miliar. Nilai kontrak: Rp9,7 miliar, selisih: Rp761 juta

2. Unit Quick ResponseHarga riil: Rp 36 miliar. Nilai kontrak: Rp39 miliar, selisih: Rp 3,4 miliar

3. Unit Penanggulangan Kebakaran pada Sarana Transportasi Massal Harga riil: Rp7 miliar, Nilai kontrak: Rp7,8 miliar, selisih: Rp844 juta

4. Unit Pengurai MaterialHarga riil: Rp32 miliar, Nilai kontrak: Rp33 miliar, selisih: Rp1,4 miliar.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu