News

DKI Menuju Fase Genting COVID-19, Anies Baswedan Usung Kebijakan Usang

Anies Baswedan masih mengandalkan kebijakan lama untuk membendung laju corona kali ini, kebijakan yang ditempauh masih PPKM.


DKI Menuju Fase Genting COVID-19, Anies Baswedan Usung Kebijakan Usang
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mendatangi Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (17/11/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengandalkan kebijakan lama yakni Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagai upaya untuk membendung gelombang COVID-19 yang kembali membumbung tinggi. 

Tidak ada pemutakhiran kebijakan, padahal ledakan corona kali ini jauh lebih berbahaya, menurut sejumlah pendapat pakar, tingkat penularan lebih cepat dari biasanya karena ada varian baru. GubernurDKI Jakarta Anies Baswedan sebenarnya sudah mendeteksi hal ini, dia bahkan mengatakan Jakarta berpeluang terpersok dalam fase genting kalau ledakan wabah kali ini gagal diantisipasi.

Pertama soal kebijakan transportasi, Wakil Gubernur DKI  Jakarta  Ahmad Patria telah mengonfirmasi bahwa tak ada perubahan kebijakan, DKI tetap memakai cara lama yakni membatasi jumlah penumpang menjadi hanya 50 persen dari kapasitas angkutan. 

"Sementara besarannya (jumlah penumpang) masih. Tapi caranya bukan mengurangi kapasitas tapi meningkatkan pengawasan, pemantauan, pengawalan. jadi itu yang ditingkatkan. Jadi tidak mengurangi kapasitas dalam PPKM ke depan," kata Ariza di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan,  Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).

Selain itu, kebijakan untuk perkantoran juga tetap mengandalkan keputusan lama, pembatasan yang di lakukan adalah  tetap mengurangi karyawan yang masuk dalam sehari. 50 persen pegawai masuk kantor, sisanya bekerja dari rumah. 

Disini Ariza  lagi-lagi menebar ancaman memberi sanksi berat kepada perkantoran yang melanggar, tetapi disisi lain sumber daya manusia tidak mendukung, petugas lapangan tidak  bisa menjangkau semua perkantoran karena kurang personel.

"Perkantoran masuk kembali, seperti tadi kami sampaikan perlu ada peningkatan pemantauan pengawasan pengawalan, tentu sanksi yang tidak kalah penting," tuturnya.

Di dunia pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI justru ngotot terus menggelar uji coba pembelajaran tatap muka, sudah ada empat sekolah memilih mengundurkan jadwal uji coba karena ada sekolah yang masuk zona oranye COVID--19 seperti Sekolah  MH Thamrin.

Atau di sekolah MI RPI, yang mengundur jadwal uji coba pembelajaran tatap muka karena orang tua wali murid keberatan, mereka tidak sudi anak-anak mereka mengikuti uji coba tatap muka di tengah lonjakan corona seperti sekarang. 

"Rencana tatap muka masih dalam uji coba," tegas Ariza.

Lalu di dunia hiburan,  lanjut Ariza Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyetop gelaran live musik di bar, restoran , dan tempat makan di hotel. Ariza  mengaku pihakya tidak melakukan perubahan kebijakan dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jakarta yang sedang berlaku sekarang, artinya live musik yang belum lama ini diizinkan di Jakarta tidak dibatalkan.

"Ya semuanya masih seperti dua minggu sebelumnya," ucapnya. 

PPKM Tak Efektif, DKI Seharusnya Lock Down

Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono menilai penerapan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di lingkup RT/RW di Provinsi DKI Jakarta tidak efektif membendung laju penyebaran COVID-19 di Ibu Kota.

Upaya yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dan jajarannya itu dinilai terlampau lemah membendung gelombang tinggi sebaran corona yang sekarang ini sudah bermutasi menjadi sejumlah varian baru yang telah terkonfirmasi masuk Jakarta seperti varian B117 dan B1617.

Kata Miko, dua varian baru itu memiliki daya tular 10 kali lebih cepat dari varian asli corona, sehingga PPKM dinilai bukan perisai yang aman untuk melindungi masyarakat Jakarta dari incaran wabah ini.

"Sekarang harus dilihat baik-baik, ledakan sekarang bukan yang bisanya kalau kemudian virus yang biasanya mungkin bisa dengan PPKM Mikro," kata Miko ketika dikonfirmasi AKURAT.CO Rabu (16/6/2021).

Diibaratkan perang, gempuran corana di Jakarta saat ini adalah pasukan mematikan yang memberondong dengan peralatan tempur mutakhir, sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu menahan gempuran  musuh dengan peralatan tradisional. Jelas tidak seimbang, butuh inovasi kebijakan yang lebih moderen.

"Kalau kita perang yang selama ini COVID-19 nembak pelan-pelan pakai pistol, kalau  sekarang sudah pakai senapan mesin atau ngebom bahkan, menurut saya  kita harus menangkis dengan hebat jangan menangkis dengan bambu runcing. Harusnya melakukan penanggulangan COVID-19 yang espansif, progresif, kemudian intensif," tegasnya.

Opsi pertama yang mesti dilakukan agar tsunami corona tidak menerjang Jakarta, kata Miko, adalah melakukan lockdown, semua kegiatan di dalam kota diberhentikan sementara, sehingga tidak ada mobilitas masyarakat yang dapat memicu penularan. Strategi seperti ini diyakini dapat menaklukkan musuh tak kasat mata itu.

"Harus melakukan lock down. Itu pilihan pertama untuk mencegah menyebarnya varian baru, walau kerugian ekonomi harus dibayar," tutur Miko.

Setelah ledakan corona pasca libur Lebaran ini terjadi, Gubernur DKI Jakarta sudah memberi ultimatum, dia bilang jika kondisi sekarang gagal dikendalikan, maka Jakarta bakal terperosok dalam  kondisi genting corona. Sudah tahu begitu, Anies bukannya membuat kebijakan baru, justru dia memilih memperpanjang  penerapan PPKM Mikro yang sudah berkali-kali ia perpanjang masa berlakunya.

"Jadi kapan kita sebut dia progresif kalau kita benar-benar-benar besar-besaran (melawan corona) Jadi PPKM itu bukan besar-besaran, itu tidak progresif," tuntas Miko. []

 

Bayu Primanda

https://akurat.co