News

Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Sudirman - Tahmrin Seharga Rp30 Miliar Masih Dipertimbangkan

Pemprov DKI masih menkaji kebijakan pembongakaran jalur sepeda permanen di Sudirman - Thamrin


Pembongkaran Jalur Sepeda Permanen Sudirman - Tahmrin Seharga Rp30 Miliar Masih Dipertimbangkan
Warga bersepeda di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (1/6/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih membahas pembongkaran jalur sepeda permanen di Jalan Sudirman-Thamrin yang menelan anggaran hingga Rp30 miliar. 

Mereka membahas hal itu setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku tidak keberatan membongkar beton-beton yang disusun berjejer sepanjang 12 Kilometer itu.

Memang belum ada keputusan resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait hal ini, tetapi segala kemungkinan bisa terjadi termasuk membongkar jalur sepeda permanen itu. 

"Terkait jalur sepeda semuanya masih dalam proses uji coba pengkajian," kata Ariza di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/6/2021).

Jalur sepeda di Jakarta belakangan menjadi polemik setelah Gubernur Anies Baswedan mewacanakan bakal membuka jalur khusus road bike di Sudirman-Thamrin, meski sudah ada jalur sepeda permanen yang dibangun di ruas jalan itu.

Dia tidak ingin road bike berbaur dengan pesepeda biasa di jalur yang sama karena alasan keamanan.

Ariza mengaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak ingin gegabah mengambil kebijakan terkait hal ini, baik membongkar atau membiarkan jalur sepeda permanen itu tetap ada.

Politisi Gerindra itu menilai masalah ini masih perlu kajian mendalam sehingga kebijakan yang diambil nantinya tidak merugikan pihak tertentu saja.

"Prinsipnya Pemprov DKI akan memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak, bagi pesepeda road bike, non road bike, pejalan kaki, pengguna sepeda motor, pengguna kendaraan pribadi, apalagi pengguna kendaraan umum," tuturnya.

Sejauh ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menampung berbagai masukan dari berbagai pihak terkait isu ini. Belum ada kesepakatan yang mengerucut.

"Kita akan berikan pelayanan terbaik, kebijakan yang diambil pasti mengacu pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.Jadi sekali lagi, semuanya masih dalam proses pembahasan, diskusi evaluasi uji coba dan lainnya," tuturnya.

Wacana pembongkaran jalur sepeda ini, pertama kali mencuat ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ikut menyoroti polemik jalur sepeda di Jakarta, dia minta jalur sepeda permanen itu dibongkar saja  karena dapat menciptakan diskriminasi antara pengguna sepeda road bike, sepeda seli, maupun pengguna jalan lainnya. Permintaan itu langsung diamini oleh  Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Mohon kiranya Pak Kapolri dengan jajarannya, terutama ada Korlantas di sini, untuk menyikapi jalur permanen dikaji ulang. Bila perlu dibongkar dan semua pelaku jalan bisa menggunakan jalan tersebut. Bilamana ada risiko ditanggung masing-masing di jalan yang ada di Sudirman-Thamrin," ujar Sahroni.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co