News

DKI Belum Bisa Selesaikan Kasus Vaksinasi untuk Crazy Rich Helena Lim

Dalam video yang beredar, Helena memamerkan surat panggilan untuk melakukan vaksinasi di Puskemas Kebon Jeruk, Jakarta Barat


DKI Belum Bisa Selesaikan Kasus Vaksinasi untuk Crazy Rich Helena Lim
Helena Lim ketika menerima vaksin tahap pertama (Screenshoot)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih belum bisa menyelesaikan kasus crazy rich Jakarta Utara Helena Lim yang ikut menerima Vaksin Covid-19 pada tahap pertama yang diperuntukkan bagi para tenaga kesehatan di DKI.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, sampai sekarang pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait sosok Helena Lim yang terkesan diistimewakan untuk mendapatkan vaksin COVID-19 tahap pertama. Padahal dia disinyalir bukan bagian dari tenaga kesehatan.

"Kami sedang mendalami, melakukan koordinasi dengan organisasi profesi terkait dengan kegiatan tersebut," kata Widyastuti ketika dikonfirmasi, Kamis (11/2/2021).

Kasus crazy rich Jakarta Utara ini viral di internet beberapa hari lalu. Dalam video yang beredar, Helena memamerkan surat panggilan untuk melakukan vaksinasi di Puskemas Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Warganet kemudian mempertanyakan sosok tersebut, apakah terdaftar sebagai tenaga kesehatan atau sekedar 'penyusup' yang diistimewakan.

"Tim kita sudah memberikan yang terbaik dan kami melakukan investigasi, pendalaman kasus bersama dengan organisasi profesi," tuturnya.

Setelah kasus ini ramai di media sosial sosok Helena Lim sedikit demi sedikit mula terkuak. Dia disebut sebagai pemilik sebuah apotek yang beroperasi di Jakarta Utara. Namun tidak sedikit yang sangsi kalau  pemalsuan identitas. Status Helena Lim sebagai apoteker ataupun tenaga medis masih terus diselidiki sampai sekarang.

Widyastuti kemudian berdalih, bahwa pada vaksinasi tahap pertama ini, memang target imunisasi corona tidak hanya kepada para tenaga medis, tetapi pihak penunjang. Artinya pemilik apotek bisa saja terdaftar sebagai penerima vaksin.

"Di dalam edaran Dirjen P2P bahwa bukan semata mata tenaga kesehatan, itu tenaga kesehatan, tenaga penunjang, tenaga adminstrasi lain," tukasnya.[]