Ekonomi

DJP Wajib di Bawah Langsung Presiden, UU Mengamanatkan Demikian

Pungutan pajak merupakan sumber utama penerimaan sebuah negara. Hal tersebut berlaku pada negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.


DJP Wajib di Bawah Langsung Presiden, UU Mengamanatkan Demikian
Hadi Poernomo di Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia (STIP), Matraman, Jakarta Pusat, Kamis (12/12/2019). (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO  Mantan Dirjen Pajak (periode 2001-2006) Hadi Poernomo mengatakan, pajak saat ini merupakan sebuah instrumen penting dalam jalannya sebuah pemerintahan dan tulang punggung keberlangsungan sebuah negara.

Pungutan pajak merupakan sumber utama penerimaan sebuah negara. Hal tersebut berlaku pada negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

“Pungutan pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara dalam APBN. Bahkan, nilai penerimaan pajak dapat mencapai lebih dari 80% dari total penerimaan negara," kata dia saat Live Zoom dalam acara Jaya Suprana Show, Selasa (28/9/2021).

Ironisnya, menurut Hadi, dengan peran yang sangat krusial tersebut, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir Indonesia tidak pernah mencapai target penerimaan pajak. Padahal, jika dilihat GDP Indonesia terus mengalami peningkatan.

"Tidak perlu perhitungan analisis-analisis yang rumit untuk menyatakan bahwa ada yang salah dengan sistem perpajakan di Indonesia,”ungkapnya.

Ia mengutip profesor hukum Lawrence M. Friedman yang pernah mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni substansi hukum (substance of the law), struktur hukum (structure of law), dan budaya hukum (legal culture).

Substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dalam dunia perpajakan, substansi hukum, khususnya hukum perpajakan di Indonesia diatur secara lengkap mulai dari konstitusi dalam UUD 1945 sampai dengan peraturan menteri sebagai bagian politik hukum implementatifnya.

DJP sendiri menjalankan 14 regulasi setingkat konstitusi dan undang-undang yakni (1) Konstitusi Negara Republik Indonesia UUD 1945; (2) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; (3) UU Pajak Penghasilan; (4) UU PPN & PPnBM; (5) UU Pajak Bumi dan Bangunan; (6) UU Bea Materai; (7) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; (8) UU Pengadilan Pajak; (9) UU Pengampunan Pajak; (10) UU Akses Informasi Keuangan; (11) UU Cipta Kerja; (12) UU Hukum Pidana; (13) UU Hukum Acara Pidana; dan (14) UU APBN.