News

Djarot PDIP soal Dewan Kolonel: Mereka Cuma Guyon Aja Itu

Djarot PDIP soal Dewan Kolonel: Mereka Cuma Guyon Aja Itu
Ketua Badan Pengkajian MPR RI Djarot Saiful Hidayat memberikan sambutan saat melakukan pertemuan dengan komisioner KPU di gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (21/9/2022). Pertemuan ini dalam rangka berdiskusi membahas banyak hal. Diantaranya persiapan pelaksanaan Pemilu 2024, diskusi substansi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta visi misi Presiden dan Kepala Daerah Pemilu 2024. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengatakan, inisiatif sejumlah politikus PDI Perjuangan di DPR RI dengan membentuk Dewan Kolonel demi mendongkrak citra dan elektabilitas Puan Maharani sebagai kandidat Capres 2024, hanya guyonan semata. 

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu mengaku kaget dengan kemunculan wacana pembentukan Dewan Kolonel itu. 

"Kalau (Dewan Kolonel) itu kan cuma guyon aja mereka-mereka itu ya. Saya juga kaget baru dengar seperti itu," katanya saat ditemui di kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

baca juga:

Dia menduga Dewan Kolonel adalah instrumen komunikasi antar anggota fraksi PDIP untuk mendongkrak popularitas dan elektabilitas Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai Capres 2024.

"Ya mungkin mereka itu bikin semacam forum komunikasi kali ya antar fraksi untuk misalnya ya mempopulerkan mbak Puan, bisa saja," katanya. 

Meski begitu, dia menduga kemunculan wacana pembentukan Dewan Kolonel itu hanya kelakar antar kader PDIP di Senayan. "Tapi kalau istilah seperti itu saya baru tahu, saya pikir itu cuma guyon-guyonan mereka aja," ungkapnya. 

Untuk diketahui, Dewan Kolonel adalah forum komunikasi informal yang diisi anggota DPR dari Fraksi PDIP. Dewan Kolonel diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dengan koordinator Trimedya Panjaitan. 

Dewan Kolonel memiliki tugas meningkatkan citra dan elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024.

Awalnya, forum tersebut beranggotakan enam orang. Kini, tim itu telah mengalami penambahan jumlah anggota hingga 12 yang berada di 11 komisi berbeda di DPR. 

"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ujar Trimedya menjelaskan kerja Dewan Kolonel nantinya. []