News

Dituntut 8 Tahun Penjara, Ini 5 Fakta Kasus Pelanggaran UU ITE Adam Deni kepada Ahmad Sahroni

Fakta kasus UU ITE Adam Deni kepada Ahmad Sahroni.

Dituntut 8 Tahun Penjara, Ini 5 Fakta Kasus Pelanggaran UU ITE Adam Deni kepada Ahmad Sahroni
Adam Deni (instagram.com)

AKURAT.CO Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menggelar sidang kasus dugaan pelanggaran UU ITE dengan terdakwa Adam Deni. Dalam pengadilan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman penjara selama 8 tahun. 

Dilansir dari berbagai sumber, AKURAT.CO mengumpulkan sejumlah fakta penting terkait kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan Adam Deni. 

1. Berawal dari unggahan dugaan tindak korupsi

baca juga:

Pada Februari 2022 lalu, melalui akun Instagramnya, Adam Deni mengunggah dokumen pribadi milik Ahmad Sahroni yang saat ini menjabat sebagai anggota Komisi III DPR. Dalam dokumen tersebut terlihat transaksi pembeilan dua buah sepeda dari Ni Made ke Ahmad Sahroni senilai Rp450 juta dan Rp378 juta. Adam Deni menyatakan bahwa ia menemukan indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahmad Sahroni terkait pembelian ilegal dari luar negeri agar tidak membayar pajak negara. 

2. Dituntut 8 tahun penjara

Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Utara menuntut Adam Deni dan Ni Made Dwita Anggari dengan hukuman penjara 8 tahun terkait kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik dari kasus ilegal akses dokumen milik Ahmad Sahroni. Tuntutan ini dibacakan dalam persidangan yang digelar pada Senin (30/5) lalu. Selain itu, JPU juga menuntut masing-masig terdakwa senilai Rp1 miliar. Jika tidak dibayar hingga lima bulan maka diganti tambahan kurungan penjara. 

3. Adam Deni tidak merasa bersalah

Selain membacakan tuntutan, JPU juga membacakan pertimbangan tuntutan tersebut. Menurut JPU, tidak adanya penyesalan dari Adam Deni terkait kasus ilegal akses tersebut menjadi faktor pemberat hukuman. Selain itu, Adam Deni dianggap tidak memiliki sikap baik atas keterlibatannya dalam sejumlah persidangan. Adam Deni juga dianggap berbelit-belit dalam meyampaikan keterangan. Sedangkan hal meringankan adalah keduanya belum pernah dihukum dalam perkara apapun. 

4. Melanggar dakwaan primer

Menurut JPU, Adam Deni dan Dwita Anggari telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primer. Keduanya didakwa dengan Pasal 48 ayat (3) juncto Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 48 ayat (2) juncto Pasal 32 ayat (2) dan lebih subsider Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1).

5. Sidang pembelaan tanggal 7 Juni

Setelah menjalani persidangan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, nantinya persidangan akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan pleidoi atau pembelaan oleh Adam Deni dan Dwita Anggari. Persidangan lanjutan ini akan digelar pada Selasa (7/6) mendatang. Menurut Adam Deni, tuntutan JPu tersebut merupakan kasus ITE dengan tuntutan terberat. 

Setelah menyatakan bahwa aksinya bertujuan baik untuk mengungkap indikasi dugaan korupsi, dalam persidangan tersebut, Adam Deni juga terlihat menangis di pelukan sang ibunda setelah JPU menyatakan tuntutannya. []