News

Dituduh Langgar HAM, Pengadilan Jepang Panggil Kim Jong-un

Kim Jong-un dipanggil untuk menghadapi tuntutan kompensasi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 


Dituduh Langgar HAM, Pengadilan Jepang Panggil Kim Jong-un
Kim Jong-un (AP via The Guardian)

AKURAT.CO Pengadilan Jepang baru-baru ini telah memanggil pemimpin tinggi Korea Utara (Korut), Kim Jong-un. Dilaporkan, Kim dipanggil untuk menghadapi tuntutan kompensasi atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

Dilansir dari The Guardian, tuntutan atas pelanggaran HAM itu dibuat oleh lima warga etnis Korea yang berada di Jepang. Pihak pengacara menyampaikan bahwa para penggugat ini sempat bergabung dengan program pemukiman yang menggambarkan Korut layaknya 'surganya Bumi'. Namun, alih-alih mendapatkan kesejahteraan, ternyata sesampainya di Korut, mereka justru mendapatkan pelanggaran HAM. 

Para penggugat itu mengaku menderita karena pelanggaran tersebut. Atas kasus itu, mereka menuntut masing-masing 100 juta yen (Rp12,9 miliar) sebagai kompensasi dari Korut.

Kim sendiri diminta untuk tampil dalam sidang yang berlangsung  pada 14 Oktober mendatang. Namun, diperkirakan bahwa ia tidak akan hadir dalam sidang tersebut. Kendati demikian, keputusan hakim untuk memanggil Kim tetap menjadi contoh langka di mana seorang pemimpin asing tidak diberikan kekebalan kedaulatan, kata Kenji Fukuda, pengacara yang mewakili para penggugat. 

Setidaknya 93 ribu penduduk etnis Korea di Jepang dan anggota keluarga mereka telah pergi ke Korut beberapa dekade lalu. Saat itu, mereka hijrah karena tergiur dengan janji kehidupan yang lebih baik. Diketahui, banyak etnis Korea menghadapi diskriminasi di Jepang.

Eiko Kawasaki yang kini berusia 79 tahun adalah salah satu contohnya. Warga Korea yang lahir dan besar di Jepang itu masih berumur 17 tahun ketika dia meninggalkan Jepang pada tahun 1960. Itu setahun Korut memulai program repatriasi besar-besaran untuk menebus para pekerja yang tewas dalam perang Korea dan membawa pulang orang Korea dari luar negeri. 

Skema ini bertujuan untuk terus mencari rekrutan, banyak dari mereka berasal dari Korea Selatan, hingga 1984.

Pemerintah Jepang juga menyambut baik program tersebut, memandang orang Korea sebagai orang luar, dan membantu mengatur transportasi mereka ke Korut.

Namun, program pemukiman dari Korut itu hanyalah iming-iming semata. Kawasaki mengatakan bahwa dia justru terkurung di Korut selama setidaknya 43 tahun. Kawasaki pun baru bisa bebas setelah membelot dari Korut pada tahun 2003 silam. Meski dalam hal ini, Kawasaki harus meninggalkan anak-anaknya yang sudah dewasa. 

"Korut telah menjanjikan perawatan kesehatan gratis, pendidikan, pekerjaan dan tunjangan lainnya. Tetapi tidak satu pun dari mereka tersedia dan mereka (etnis Korea yang pindah ke Korut) sebagian besar ditugaskan pada pekerjaan manual di tambang, hutan atau pertanian.

"Jika kami diberitahu tentang kebenaran tentang Korut, tidak satu pun dari kami akan pergi," kata Kawasaki pada konferensi pers pada Selasa (8/9).

Kawasaki dan empat pembelot lainnya mulai mengajukan gugatan tersebut pada Agustus 2018 di pengadilan distrik Tokyo. Dalam gugatannya itu, Kawasaki dan lainnya tegas meminta pemerintahan Korut untuk memberi kompensasi.

Setelah tiga tahun diskusi praperadilan, pengadilan Tokyo pun setuju untuk memanggil Kim ke sidang pertama pada 14 Oktober, kata Fukuda.

Fukuda menjelaskan bahwa dia tidak mengharapkan Kim untuk muncul, atau memberikan kompensasi jika diperintahkan oleh pengadilan. Namun, Fukuda berharap kasus itu bisa menjadi preseden untuk negosiasi masa depan antara kedua negara untuk mencari tanggung jawab Korut dan normalisasi hubungan diplomatik.

Sementara Kawasaki sendiri mengaku memiliki keinginan untuk membantu 'ribuan orang yang masih menunggu untuk diselamatkan dari Korut'. Ia juga berharap bisa meminta pertanggungjawaban pemerintahan Jepang yang ikut membantu program pemukiman Korut. 

Diketahui, dalam kasus ini, Kawasaki tidak memiliki banyak kuasa karena undang-undang membatasi individu untuk secara hukum mencari tanggung jawab atas pemerintahan Jepang.

"Saya pikir pemerintah Jepang juga harus bertanggung jawab," kata Kawasaki. 

Ratusan ribu orang Korea dibawa ke Jepang untuk bekerja di tambang dan pabrik sebelum dan selama Perang Dunia II. Ayah Kawasaki adalah salah satunya. 

Jepang menjajah semenanjung Korea 1910-1945, dan ini menjadi sejarah masa lalu yang masih memicu ketegangan hubungan antara Jepang dan Korea.

Saat ini, sekitar setengah juta etnis Korea tinggal di Jepang dan terus menghadapi diskriminasi di sekolah, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari mereka.

"Butuh waktu lama bagi kami untuk sampai sejauh ini. Akhirnya, waktunya untuk keadilan," ucap Kawasaki.[]