News

Dituduh Lakukan Kudeta, Presiden Tunisia: Saya Tidak akan Menjadi Diktator

Tunisia dalam krisis politik.


Dituduh Lakukan Kudeta, Presiden Tunisia: Saya Tidak akan Menjadi Diktator
Presiden Tunisia, Kais Saied. (reuters.com)

AKURAT.CO, Presiden Tunisia Kais Saied pada hari Jumat (30/7) berjanji bahwa dirinya tidak akan menjadi seorang diktator sekaligus menolak tuduhan bahwa ia telah menggelar aksi kudeta. Pernyataan ini dilontarkan ketika sang presiden mengambil alih kekuasaan bersamaan dengan dua anggota parlemennya yang ditangkap dan dihilangkan imunitasnya.  

Saat ini, Tunisia berada dalam krisis politik. Hal tersebut terjadi ketika Saied memutuskan untuk memberhentikan perdana menteri dan membekukan parlemen selama 30 hari. Kondisi ini membuat partai koalisi menuduhnya telah melakukan kudeta. 

Selain itu, sejak mulai berkuasa, Saied juga belum melakukan sejumlah aksi seperti meyakinkan warga Tunisia, menunjuk perdana menteri sementara, dan membuat rencana berjangka untuk mengakhiri tindakan darurat 

“Saya tahu teks konstitusional dengan sangat baik, menghargainya, dan mengajarkannya dan setelah semua hal tersebut saya tidak akan berubah menjadi seorang diktator seperti yang dituduhkan oleh sejumlah orang,” ucap Kais Saied. 

Perhatian terkait hak dan kebebasan di Tunisia terus menyeruak, sebuah aksi demokrasi sejak revolusi tahun 2011 lalu. Insiden ini terus meningkat pada hari Jumat (30/7) lalu setelah anggota parlemen dan blogger berpengaruh Yassin Ayari ditangkap.

Seiring dengan penangkapan tersebut, terjadi juga sejumlah pengumuman terkait investigasi atas adanya kekerasan yang dituduhkan kepada sejumlah orang yang memprotes keputusan presiden Saied selama demonstrasi dilakukan pada Senin (26/7) lalu. 

Pengadilan Negeri juga menuturkan bahwa Ayari telah dipenjara atas keputusan pengadilan yang dirilis tiga tahun lalu terkait pencemaran nama baik tentara. Keputusan ini dilakukan setelah Saied menghapus imunitas anggota parlemen pada Minggu (25/7) lalu. Aksi ini membuat sejumlah kasus yang sama juga dapat membuat orang tertangkap.

Anggota parlemen lainnya, Maher Zid, seorang anggota partai Muslim Karama, juga ditangkap pada hari Jumat (30/7) lalu setelah diputuskan bersalah atas kasus dua tahun lalu. Pada tahun 2018, ia menyinggung sejumlah orang di media sosial dan mencaci maki presiden sebelumnya. 

Sedangkan pada hari Senin (26/7) lalu, partai terbesar di parlemen, Islamist Ennahda, melakukan aksi duduk di luar gedung perlamen yang kemudian dikepung oleh sejumlah tentara. Ratusan pendukung partai tersebut dan pendukung Saied saling berkonfrontasi dengan melemparkan batu dan botol. 

Pengadilan Negeri menyatakan bahwa pihaknya telah membuka investasi kepada empat orang yang memiliki hubungan dengan Ennahda atas ‘upaya melakukan aksi kekerasan’ selama demonstrasi berlangsung, termasuk seorang anggota dewan partai dan dua anggotanya. 

Langkah Saied untuk merebut kendali eksekutif terlihat mendapat dukungan rakyat luas di Tunisia. Hal ini juga sebagai hasil dari ketidakmampuan dalam memerintah, korupsi, kelumpuhan politik, hingga stagnasi ekonomi yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan diperparah tahun ini oleh lonjakan mematikan kasus COVID-19.

Meski mengalami krisis politik, sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan protes di Tunisia sejak terjadi di luar gedung parlemen pada hari Senin (26/7) lalu. 

Sedangkan Amerika Serikat telah menjadi pendukung utama dari demokrasi Tunisia sejak revolusi terjadi. 

“Kami mendesak Presiden Saied untuk menyusun rencana berjangka yang jelas dan segera mencabut tindakan darurat dan mencairkan parlemen," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Jalina Porter, Jumat. []