News

Dituding Pemilu 2024 Bakal Curang, Hasto PDIP Sebut SBY Jauh dari Sifat Negarawan

Dituding Pemilu 2024 Bakal Curang, Hasto PDIP Sebut SBY Jauh dari Sifat Negarawan
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristianto. (AKURAT.CO/Dedi Ermansyah.)

AKURAT.CO Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-Perjuangan Hasto Kristianto menyayangkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyatakan rezim pemerintahan Joko Widodo batil. 

Dia mengatakan, pernyataan SBY di forum Rapimnas Partai Demokrat itu menunjukkan kepribadian SBY yang jauh dari sikap seorang negarawan. 

Hasto menyayangkan seorang SBY menuduh semua hal tanpa fakta itu, dan bahkan memberi cap 'batil' kepada pemerintahan Jokowi.

baca juga:

"Berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan dengan tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY. Jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," tegas Hasto dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (18/9/2022). 

Hasto menegaskan, pihaknya perlu meluruskan pernyataan SBY itu. Adapun pelurusan pernyataan SBY itu ia simbolkan dengan menggunakan baju bergambar burung garuda bertuliskan Indonesia dengan kerah berwarna merah putih.

"Ini agar yang keluar dari kerongkongan saya ini adalah betul-betul suatu politik kebenaran, betul-betul untuk meluruskan dengan baik, dengan etika politik terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak SBY. Kami tidak ada niatan buruk sedikit pun. Karena itu kami menggunakan simbol Indonesia, merah putih, dan juga Garuda Pancasila, agar terhadap pemimpin-pemimpin nasional di dalam situasi rakyat di mana rakyat menghadapi situasi yang tidak mudah akibat tekanan global, perang Rusia dan Ukraina, dan dampak pandemi Covid belum usai, semua menyampaikan hal-hal yang positif," papar Hasto.

Ia menambahkan, terkait rapat pimpinan nasional suatu partai, hendaknya dipakai untuk menyampaikan politik kebenaran, bukan politik fitnah. Artinya, bukan politik dengan suara-suara menuduh adanya kebatilan dan adanya kejahatan. 

"Dan inilah kami tidak terima, karena hal tersebut dituduhkan secara langsung kepada pemerintahan Pak Jokowi. Ketika Bapak SBY mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu disampaikan ke proses hukum dan segala sesuatunya harus berakar dari segala koridor hukum yang ada," pungkas Hasto. []