Ekonomi

Dituding Mandek Cicil Kredit, Ini Penjelasan Perusahaan Tambang Batubara Titan

Harga batubara yang terus menanjak mencoba dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor ini guna melakukan ekspansi


Dituding Mandek Cicil Kredit, Ini Penjelasan Perusahaan Tambang Batubara Titan
Ilustrasi Tambang Batu Bara (AKURAT. CO/ Ryan)

AKURAT.CO, Harga batubara yang terus menanjak mencoba dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor ini guna melakukan ekspansi. Salah satunya PT Titan Infra Energi, perusahaan tambang batubara di Sumatera Selatan, yang akan membangun jalan hauling alias jalan tol khusus untuk angkutan batubara sepanjang 30 kilometer.

Direktur Operasional PT Titan Infra Energy Suryo Suwignjo menyatakan pembangunan jalan hauling baru tersebut untuk menghubungkan jalur yang ada ke lokasi tambang batubaranya. Saat ini anak usaha Titan Group itu telah mengoperasikan jalur hauling sepanjang 113 kilometer, mencakup tiga kabupaten, yakni Lahat, Muara Enim dan Pali.

Rencana pengembangan infrastruktur jalan yang dilakukan Titan, mencerminkan kondisi arus kas perusahaan tambang batubara tersebut dalam kondisi sehat dan operasional perusahaan berjalan normal. Namun, di sisi lain, sejak dua tahun lalu, hingga kini Titan dikabarkan juga tidak membayar sepeserpun cicilan kreditnya senilai USD450 juta kepada para kreditur.

baca juga:

Hal itu ditegaskan oleh Direktur Kepatuhan CIMB Niaga Fransiska Oei dalam surat keterbukaan informasinya kepada otoritas bursa, pekan lalu. Fransiska menyatakan bahwa pinjaman sindikasi yang diberikan kepada Titan berstatus kredit macet. Namun, kegiatan operasional dan produksi perusahaan tersebut masih berjalan normal.

Pasalnya sengkarut kredit macet itu berawal pada 2018, ketika sindikasi lembaga pembiayaan yang beranggotakan Bank CIMB Niaga, Bank Mandiri, Credit Suisse dan Trafigura mengucurkan kredit senilai USD450 juta kepada Titan Group. Tujuan kredit itu adalah untuk pembangunan jalan tol (hauling road) sebagai akses dari tambang ke pelabuhan.

Jalan ini juga digunakan oleh perusahaan tambang lain dan masyarakat umum dengan membayar biaya tol kepada Titan. Selain itu, sebagian dari kredit tersebut digunakan untuk modal kerja perusahaan. Bank peserta sindikasi merancang kredit tersebut untuk diangsur hingga lunas dengan menggunakan asumsi harga batubara di pasar internasional kala itu sebesar USD40 per ton.

Nyatanya, harga batubara malah terus meningkat pesat. Pada 2019, harga rerata batubara sebesar USD67 per ton; meningkat lagi di 2020 sebesar USD78 per ton; dan pada 2021 mencapai USD165 per ton; bahkan pada Juni 2022 sempat menyentuh USD400 per ton, atau naik 10 kali lipat dari asumsi awal, saat kredit disalurkan ke Titan.

Dengan demikian, berdasarkan sejumlah data di atas, Titan dianggap mampu membayar cicilannya, bahkan termasuk mempercepat pelunasan kreditnya. Namun, yang terjadi sebaliknya, pada Februari 2020, Titan mulai tidak membayar cicilan kreditnya.

Hingga akhirnya pada Agustus 2020, kredit ke perusahaan tersebut berstatus kolektabilitas 5 alias macet. Lantaran tidak adanya kejelasan skema penyelesaian kewajiban Titan kepada kreditur. Begitupula skema penyelesaian yang disampaikan kreditur, tidak mendapat tanggapan positif dari manajemen Titan.

Membuat bank peserta sindikasi sepakat, menilai debitur terindikasi 'nakal'. Sebab, operasional perusahaan nyatanya berjalan lancar, harga batubara terus meningkat, namun manajemen tidak mau membayar utang.

Menanggapi keterbukaan informasi yang disampaikan kreditur kepada otoritas bursa terkait kredit macet Titan, Direktur Utama PT Titan Infra Energy Darwan Siregar menyatakan akan membuka komunikasi kembali dengan para kreditur, termasuk Bank Mandiri. Dia berharap bisa kembali membahas restrukturisasi kredit Titan.

"Kami akan segera datangi kembali Bank Mandiri. Sebagai nasabah, kami berharap komunikasi bisa berjalan lebih baik lagi,” tutur Darwan, seperti dikutip sejumlah media, Jumat lalu.

Menurut Kiswoyo Adi Joe, Head Of Investment PT Reswara Gian Investa, laporan kreditur ke aparat hukum atas dugaan tindak pidana yang dilakukan debitur dalam upaya restrukturisasi kredit adalah hal yang wajar. Hal itu sebagai upaya perbankan maupun lembaga keuangan dalam mencegah potensi kerugian yang semakin memburuk akibat sikap tidak kooperatif debitur.

Selaku praktisi sektor keuangan dan pasar modal, Kiswoyo menegaskan, sungguh tidak masuk akal, jika disebutkan bahwa kegiatan bisnis dan operasional debitur tetap berjalan normal, namun perusahaan tersebut mengaku tak mampu melaksanakan kewajibannya kepada kreditur.

“Restrukturisasi kredit macet itu macam-macam bentuknya. Mulai dari memperpanjang tenor, mengurangi nilai denda, memotong suku bunga, membantu mencarikan investor baru, hingga melaporkan ke aparat hukum, jika memang terbukti ada pelanggaran oleh debitur,” ujar Kiswoyo.

Agar tidak berlarut-larut dan semakin memburuk, Kiswoyo menyarankan agar seluruh pihak terkait, termasuk regulator bisa duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut. Tujuannya agar upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pasca pandemi covid-19 tidak terganggu oleh kredit macet yang nilainya sangat besar itu.[]