News

Ditandatangani Habib Rizieq, Empat Ormas Islam Dukung Buruh Tolak UU Cipta Kerja

Empat ormas yang terafiliasi dengan aksi 21 dukung aksi buruh dan mahasiswa tolak Undang Undang Cipta Kerja.


Ditandatangani Habib Rizieq, Empat Ormas Islam Dukung Buruh Tolak UU Cipta Kerja
HRS (Screencapture)

AKURAT.CO, Empat ormas yang terafiliasi dengan aksi 212, yakni Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama, PA 212, dan HRS Centre menyatakan dukungan terhadap aksi buruh dan mahasiswa yang menolak pengesahan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pernyataan sikap itu disampaikan melalui sebuah surat yang ditandatanagni Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Slamet Ma'arif, Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan dan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab. Pernyataan sikap dibuat pada 9 Oktober 2020 atau sehari setelah terjadi gelombang demonstrasi di sejumlah daerah Indonesia.

"Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat," tertulis dalam surat.

Mereka juga menilai, aksi kekerasan yang dilakukan aparat saat mengamankan demonstrasi elemen masyarakat itu merupakan bentuk kezaliman pemerintah terhadap masyarakat sendiri. Karenanya, mereka mendesak agar aksi represif aparat dihentikan.

"Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri," katanya dalam point 2 pernyataan sikap itu.

Pasca demonstrasi itu, petugas menangkap dan mengamankan banyak aktivis yang ikut dalam aksi di berbagai titik. Mereka mendesak agar seluruh aktivis yang ditahan segera dibebaskan dan Polisi diminta menghentikan penyiksaan terhadap tahanan.

"Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan," ujarnya.

Mereka juga mengajak semua elemen bangsa untuk ikut berjuang bersama para buruh dan mahasiswa. Sebab, pemerintah dianggap telah berbuat zalim. Mereka juga meminta agar masyarakat dan demonstran tidak menyerah terhadap beragam kekejaman yang dilakukan pemerintah.

"Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur/berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya.

Mereka juga meminta partai politik pendukung pengesahan UU Ciptaker untuk membubarkan diri. Sebab, parpol-parpol itu disebut telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan asing daripada menjasi penyambung lidah rakyat.[]