News

Disurati Anies Soal Data Ganda Penerima BST, Ini Reaksi Risma

Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait data ganda penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).


Disurati Anies Soal Data Ganda Penerima BST, Ini Reaksi Risma
Tri Rismaharini Menteri Sosial (Tangkapan layar YouTube Kemensos)

AKURAT.CO  Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons surat dari Gubernur DKI Anies Baswedan terkait data ganda penerima Bantuan Sosial Tunai (BST).

Risma mengatakan, tidak mengetahui persis data ganda yang dimaksud Anies. Pasalnya, sejak menjadi menteri pada Januari lalu, dia telah mengembalikan hak pemerintah daerah untuk mengusulkan calon penerima Bansos. 

Karenanya, Risma mengaku tidak tahu-menau data ganda yang dimaksud Anies. Sebab, data penerima bantuan itu justru datang dari daerah.

Seluruh data calon penerima Bansos justru didata dan diverifikasi oleh pemerintah daerah. Sementara Kemensos, kata Risma hanya mencocokan dengan data di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Saya tidak tahu persis yang dimaksud surat dari Jakarta (Anies Baswedan). Saya tidak tahu persis samanya (data ganda) itu dimana, silahkan komunikasi dengan kami, Insya Allah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi," ujarnya. 

Risma justru mengungkap fakta lain. Dia mengatakan, dua minggu lalu, pihaknya menerima usulan dari DKI agar penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bisa dilakukan melalui bank DKI. Pihaknya mencoba mengakomodasi usulan itu. Tetapi, saat rapat bersama diketahui bahwa Bank DKI tak bisa menjadi perantara penyaluran BST.

Alasannya, para penerima BST harus mutasi rekening baru dari rekening yang dipakai selama ini. Masalahnya, proses mutasi dan pembuatan rekening baru dalam jumlah banyak membutuhkan waktu 1 hingga 1,5 bulan. 

"Nah kemudian kami tawarkan ke bank yang lain, demikian pula. Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos dan alhamdulillah sekarang sudah 95 persen untuk penyaluran bansos tunai," katanya. 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk meminta validasi data penerima bansos.

"Masih ada data double 99.450 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) merupakan data double dari Kemensos sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data. Pak gubernur sudah bersurat kepada Ibu Menteri sosial untuk meminta kepastian data by name by address," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dalam diskusi virtual, Jumat (30/7/2021).