News

Distribusi Migor Pakai Aplikasi PeduliLindungi, Kebijakan Konyol dan Diskriminatif 

sekedar beli minyak goreng dibuat ribet dengan memberlakukan verifikasi PeduliLindungi. Tentu saja hal ini kekonyolan baru dalam penyelenggaraan negara


Distribusi Migor Pakai Aplikasi PeduliLindungi, Kebijakan Konyol dan Diskriminatif 
Ilustri Minyak Goreng (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah membeli minyak goreng dengan aplikasi PeduliLindungi sangat diskriminatif. Pasalnya masyarakat kalangan bawah tidak semuanya mempunyai smartphone, apalagi rakyat miskin, untuk membeli minyak goreng saja susah apalagi membeli smartphone. 

"Ini kebijakan yang sangat diskriminatif. Minyak curah harus tersedia dan harus terjangkau oleh publik meski mereka tidak punya smartphone. Hal tersebut perlu dipertahankan agar negara hadir dalam lingkungan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki smartphone," katanya di konfirmasi di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Dirinya menambahkan, saat ini harga minyak curah menduduki harga Rp15.900. Lumayan ada penurunan sebesar Rp900 sejak tanggal 24 Mei 2022 yang lalu. Tapi bukannya masyarakat menjadi nyaman. Harga minyak goreng belum lagi mengalami penurunan pemerintah justru memberlakukan kebijakan baru yang justru menyulitkan warga.

baca juga:

"Tapi selanjutnya sekedar beli minyak goreng dibuat ribet dengan memberlakukan verifikasi PeduliLindungi. Tentu saja hal ini kekonyolan baru dalam penyelenggaraan negara," tamba dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi meminta kepada pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kebijakan diimplementasikan. Pasalnya pembelian minyak goreng melalui aplikasi PeduliLindungi terkesan mengada-ada. 

Sebab tidak semua masyarakat di daerah-daerah terpencil memiliki Handphone dan paham aplikasi PeduliLindungi. Apalagi kebijakan itu berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Hal itu tentu saja akan sangat menyulitkan dan tentunya tidak berpihak kepada masyarakat bawah. 

"Bahwa kebijakan ini diberlakukan di seluruh wilayah negeri ini, bukan hanya di kota kota besar saja maka pemerintah perlu menjelaskan manfaat dari kebijakan tersebut bagi masyarakat," kata Awiek sapaan akrabnya kepada AKURAT.CO, pada Selasa (28/6/2022). 

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Awiek itu mengatakan seharusnya pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi secara masif di masyarakat. 

"Sosialisasi yang masif dan intensif dilakukan agar masyarakat memahami tentang tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut dan memahami bagaimana cara kerja teknologinya sehingga ketika penerapannya dilapangan. Dan tidak terjadi kekisruhan akibat salah paham karena bisa saja ada konsumen yang merasa berhak membeli namun ditolak oleh aplikasinya," kata Awiek. []