News

Dishub DKI Siapkan Kantong Parkir Resmi Di Kawasan Grand Indonesia

Dishub DKI Siapkan Kantong Parkir Resmi Di Kawasan Grand Indonesia
Salah satu lokasi parkir yang dikelola warga Kebon Kacang, Tanah Abang. (Akurat.co/M Subadri )

AKURAT.CO Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana merelokasi parkir liar di area Grand Indonesia (GI) ke sejumlah titik di Kelurahan Kebon Kacang, Tanah Abang.

Pada Rabu sore (7/12/2022) Unit Pengelola Parkir Dishub DKI Jakarta meninjau lokasi-lokasi baru untuk dijadikan kantong parkir. 

Rencana relokasi seluruh tempat parkir ilegal di sekitar kawasan GI bermula dari protes masyarakat terkait maraknya parkir liar. Dampaknya terjadi penyempitan lajur dan marak praktik pungutan liar. 

baca juga:

"Kita usahakan supaya parkir-parkir yang ada di sekitar sini didorong ke dalam, ke lokasi ini biar bisa resmi mengikuti ketentuan yang ada berikut dengan tarif-tarifnya sehingga jalanannya lebih longgar," kata Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan dan Penertiban UP Perparkiran DKI Jakarta, Henu Aji, kepada wartawan di lokasi.

Dia menjelaskan, setidaknya ada empat titik parkir yang dikelola oleh warga setempat dan rencananya digandeng UP Perparkiran untuk bermitra. Kemitraan itu akan diikat dengan skema kerja sama. Hanya saja, Henu Aji belum bisa memastikan apakah keempat titik tersebut dikhususkan untuk karyawan atau bisa juga masyarakat umum.

"Di sini ada empat lokasi parkir. Intinya kita akan dorong kendaraan-kendaraan yang di luar atau di badan jalan supaya masuk dan maksimal," katanya.

Henu Aji mengatakan, salah satu tempat parkir yang dikelola warga dibangun di atas lahan resmi dengan kapasitas mencapai 700 unit motor. 

"Katanya kapasitas masih bisa nampung 700. Tapi memang ini khusus karyawan Plaza Indonesia atau yang umum belum bisa diakomodir. Nanti kita akan koordinasikan pihak Plaza Indonesia dan stake holder setempat," jelasnya.

Henu Aji menambahkan, terkait tarif parkir, pihaknya bakal menyesuaikan dengan aturan pemerintah. Selain itu juga akan menerapkan tarif parkir yang tidak membebani karyawan di lokasi setempat.

"Kalau ngikutin aturan pemerintah harus ngikutin tarif sesuai aturan. Kemungkinan (Rp2.000 per jam), ada banyak opsi," katanya.