News

Disentil PSI, Wagub DKI: SIKM Sudah Lama Disosialisasikan

Ariza mengklaim, seluruh warga Jakarta sudah paham dengan penerapan SIKM karena waktu sosialisasi yang disebut sangat memadai


Disentil PSI, Wagub DKI: SIKM Sudah Lama Disosialisasikan
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/4/2021) (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah lama mensosialisasikan penggunaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga berkebutuhan mendadak yang hendak pulang kampung pada periode larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Politisi senior partai Gerindra ini kemudian mengklaim seluruh warga Jakarta sudah paham dengan penerapan SIKM karena waktu sosialisasi yang disebut sangat memadai.

"Sudah ada kan sudah lama diperjelaskan disosialisasikan, sudah dijelaskan lama," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (7/5/2021).

SIKM resmi berlaku setelah Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 569 Tahun 2021 tentang Prosedur Pemberian  Surat Izin  Keluar Masuk Wilayah Provinsi DKI Jakarta Selama Masa Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 142 H. Kepgub itu baru disebarluaskan Selasa (5/5/2021) walau sudah ditekan pada 4 Mei 2021 lalu.

SIKM hanya berlaku bagi warga yang berkebutuhan mendesak seperti alasan kedukaan, persalinan atau sakit serta kepada pekerja yang bersifat esensial seperti pengantar logistik. 

"Sudah dijelaskan bahwa ada penyekatan, kan semua sudah tahu 6 sampai 17 Mei 2021, dan siapa yang bisa siapa yang tidak bisa (mudik), yang diperkenankan, satu ibu hamil, dan pendamping, kemudian yang meninggal atau keluarga karena ada urusan keluarga yang meninggal," ucapnya.

Bagi masyarakat yang tidak berkepentingan, Ariza berharap agar tetap menahan diri, jangan sampai nekat mudik yang justru membahayakan keluarga, karena perjalanan ke luar kota berisiko tinggi akan terhadap penularan Covid-19.

"Pokoknya prinsipnya kita minta semuanya ada di rumah, kecuali yang sangat penting baru keluar rumah," pintanya.

Sebelumnya, Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik Gubernur Anies Baswedan terkait Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga yang hendak pulang kampung pada periode larangan mudik 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang.

Menurut anggota Komisi A dari Fraksi PSI August Hamonangan, Anies Baswedan terlalu mendadak menetapkan SIKM, sehingga banyak warga yang tak tahu peraturan itu karena waktu sosialisasi yang terlalu singkat.

"Waktu sosialisasi yang singkat hanya akan menyulitkan petugas di lapangan yang terpaksa menghadapi amukan warga yang tidak tahu aturan baru ini,”  kata Agust.

Lebih lanjut August mengatakan, masyarakat yang punya kebutuhan mendesak yang hendak pulang kampung pada masa larangan mudik ini juga bakal dibikin repot dengan pengurusan SIKM. Sebab dokumen ini harus dilengkapi dengan surat bebas Covid-19, sementara SIKM sendiri harus diurus hingga dua hari.

"Belum lagi pengurusan surat tersebut membutuhkan sejumlah surat keterangan dari sejumlah pihak. Dapat dibayangkan saat ini RT/RW, puskesmas dan kantor kewalahan karena dikejar-kejar membuat surat keterangan untuk pengurusan SIKM," tuturnya.

Tak hanya itu, August mengklaim, hingga hari kedua pemberlakuan SIKM ini, masih banyak warga yang bingung karena sosialisasi yang sangat minim.

 “Masih banyak yang bingung, SIKM itu hanya untuk arus balik saat mau masuk ke Jakarta, atau sedari awal keluar Jakarta sudah pegang SIKM, ini yang harus dijelaskan ke masyarakat,” jelasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co