News

Disebut Langgar Aturan, Pimpinan Komisi X Cecar Nadiem Minta Penjelasan Legal 'Tim Bayangan'

Disebut Langgar Aturan, Pimpinan Komisi X Cecar Nadiem Minta Penjelasan Legal 'Tim Bayangan'
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (kiri) saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Komisi X di Nusantara I, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/10/2018). Rapat kerja ini membahas dan menyepakati jawaban pemerintah atas pertanyaan dan pandangan anggota komisi X DPR pada raker tanggal 15 Oktober 2018 yang lalu, sebagai bahan yang tidak terpisahkan dari DIM RUU tentang Ekonomi Kreatif dan menjadi salah satu bahan rujukan dalam pem (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Makarim untuk membuktikan unsur legal tim bayangan atau sistem pendukung Menteri.

Hal itu disampaikan Fikri dalam rangka menggali lebih jauh pernyataan Mendikbudristek terkait tim di belakang Menteri, yang membuat inovasi teknologi dan disampaikan dalam paparan program pada rapat kerja, Senin (26/9/2022).

“Di slide 42 dinyatakan pembelajaran harus didukung oleh teknologi dalam sistem Pendidikan, pemerintah perlu tim teknologi yang mumpuni, tim teknologi harus menjadi mitra perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan program, dan seterusnya," kata Fikri kepada wartawan, Selasa (27/9/2022).

baca juga:

Namun, menurut Fikri, tim tersebut harus punya mandat yang legal, sebagaimana ketentuan di dalam Permendikbudristek Nomor 28  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikburdistek.   

“Tetapi tidak ada satu pun celah di Permen tersebut yang memberikan mandat pada siapapun (sebagaimana pernyataan Menteri soal tim teknologi),” imbuhnya.

Lebih lanjut Fikri memaparkan soal Peraturan Presiden Nomor 68/2019 tentang organisasi kementerian negara yang diubah dengan Perpres No.32/2021, dan kemudian diterjemahkan ke dalam permendikbudristek No. 28/2021, bahwasanya tidak ada dari sederet regulasi tersebut yang memberikan amanah-amanah itu.  

“Padahal Permendikbudristek 28/2021 itu ada 335 pasal dan 1 lampiran, kalau ada supporting system mau shadowing, mau mirroring, atau mau apalah tetap harus ada cantolannya, saya sarankan kalau mau selamat, mestinya dituangkan (di regulasi),” tekannya.

Dia juga mengingatkan langkah Menteri yang diambil tersebut perlu diadakan audit dan akan banyak terdapat temuan.  

“Ini kemudian bila nanti diaudit akan salah, karena saya kira audit kan ada 2, apakah dia bertindak sesuai aturan atau merugikan keuangan negara atau tidak,” ucapnya.

Sebelumnya Nadiem mengklarifikasi soal 400 anggota tim bayangan 'shadow organization' yang sempat diutarakan dalam United Nations Transforming Education Summit di markas besar Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pekan lalu.  

Dia juga mengklaim pihaknya diapresiasi oleh banyak negara atas transformasi digital yang telah dilakukannya dalam bidang pendidikan. Nadiem mengakui dirinya salah memilih padanan kata, ia menyebut tim bayangan yang dimaksud adalah vendor.

"Saya ada kesalahan dalam menggunakan kata 'shadow organization'. Yang saya maksudkan itu sebenarnya organisasi ini adalah mirroring terhadap kementerian kami," kata Nadiem.

Ia menjelaskan organisasi itu bekerja sama bersama setiap Dirjen di Kemendikbud Ristek untuk mengimplementasikan kebijakan melalui platform teknologi. Nadiem kemudian mengklaim tim bentukannya itu mendapatkan apresiasi dari negara lain pasalnya dinilai baik dalam mengatur birokrasi dalam kementerian.

Negara-negara lain menurutnya tertarik dengan inovasi budaya kerja dalam Kemendikbud Ristek, lantaran mereka menerapkan filsafat kemitraan dan gotong royong terhadap vendor sekalipun.[]