News

Dirut Bina Karya Prima Diperiksa Kasus Korupsi Ekspor Bahan Migor

Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka.


Dirut Bina Karya Prima Diperiksa Kasus Korupsi Ekspor Bahan Migor
Gedung Bundar Jampidsus. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO,  Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 2 saksi terkait perkara korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya medio Januari 2021-Maret 2022.

"Kedua saksi diperiksa untuk melengkapi berkas perkara para tersangka," kata Kapuspenkum Ketut Sumedana, Senin (11/7/2022).

Kelima tersangka adalah IWW, tersangka MPT, tersangka SM, tersangka PTS, dan tersangka LCW alias WH.

baca juga:

Sementara dua saksi yang diperiksa adalah F selaku Direktur Utama PT Bina Karya Prima. Saksi akan diperiksa terkait penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022.

Lalu saksi MRK selaku Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah I Kementerian Sosial RI.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan kasus Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan Turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022," kata Ketut.

Diberitakan, dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka.

Mereka adalah Dirjen perdagangan luar negeri Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana. Tersangka lainya dari pihak swasta yakni, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, General manager PT Musi Emas Picare Togar,Kemudian, Senior manager corporate affair Permata Hijau Stanley MA, dan Konsultan Kemendag Lin Che Wei.

Para tersangka diduga melakukan manipulasi Persetujuan Ekspor (PE) Minyak goreng atau CPO, yang mengabaikan ketentuan pemenuhan domestic market obligation (DMO) sebesar 20 persen dan 30 persen atau melanggar ketentuan ketersediaan kebutuhan dalam negeri dan persyaratan lainnya.

Tim Gabungan Kejagung dan BPKP sejauh ini masih melakukan audit secara komprehensif untuk menghitung kerugian keuangan negara dan perekonomian negara dalam kasus CPO (Migor) ini.