News

Diperiksa Penyidik KPK, Mantan Mendagri Gamawan Tepis Pernah Bertemu Paulus Tannos

Usai diperiksa Gamawan menyebut hanya diberikan tiga pertanyaan oleh tim penyidik.


Diperiksa Penyidik KPK, Mantan Mendagri Gamawan Tepis Pernah Bertemu Paulus Tannos
Mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/6/2022). (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi telah selesai diperiksa tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.

Usai diperiksa ia menyebut hanya diberikan tiga pertanyaan oleh tim penyidik.

"Cuma tiga (pertanyaan), menanyakan kenal atau tidak (dengan Paulus Tannos), pernah ketemu atau tidak, ada komunikasi atau tidak, itu saja," ucapnya usai diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (29/6/2022).

baca juga:

Kemudian ketika disinggung pengetahuannya terkait pernah bertemu dengan Paulus, Ia menyampaikan bahwa dirinya tak pernah menemui Paulus bahkan sebelum diadakannya tender tersebut.

"Tadi saya ditanya pernah ketemu Paulus? Nggak pernah, dari sebelum KTP ini nggak pernah ketemu saya," tuturnya.

Selain itu ia juga menyebut bahwa dirinya tak mengetahui keberadaan Paulus. Ia mengaku dirinya tak mengetahui lantaran belum pernah bertemu sama sekali dengan Paulus.

Berdasarkan pantauan AKURAT.CO  Megadri di era Presiden SBY itu meninggalkan Gedung Merah Putih KPK pada pukul 14.00 WIB. Ia terlihat mengenakan kemeja hitam dipadu dengan celana panjang hitam.

Sebagai informasi Paulus Tannos, direktur utama PT Sandipala Arthaputra, diumumkan menjadi tersangka pada 13 Agustus 2019. Dia ditetapkan menjadi tersangka bersama tiga orang lainnya yani Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya, anggota DPR periode 2014-2019 Miriam S Hariyani, dan mantan Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan E-KTP Husni Fahmi.

Keempatnya disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Proses hukum terhadap Paulus Tannos terkendala karena dia tinggal di Singapura. Penyidik beberapa kali mengirim surat panggilan pemeriksaan namun ia mangkir.

Pada 25 Januari 2022, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian ektradisi dengan Singapura. Hal tersebut disambut baik oleh KPK lantaran dapat mempermudah proses penyidikan dengan menangkap buron yang bersembunyi di negara tersebut. []